Banyak Aspirasi Tak Diakomodir, Ketua DPRD Mahulu Soroti Minimnya Transparansi

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran menyayangkan minimnya transparansi dalam penetapan program kebijakan Pemkab Mahulu.

Devung Paran mengatakan, selama ini banyak aspirasi DPRD tidak terakomodasi dalam program pemerintah daerah.

Padahal menurutnya, DPRD dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, termasuk dalam penetapan program kebijakan pembangunan daerah.

Namun pada kenyataannya, kata dia, hal itu justru seringkali diabaikan, sehingga banyak aspirasi DPRD tidak dijalankan dalam program pembangunan.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Akan Bentuk Pansus Usai Bupati Paparkan LKPJ 2024

“Kami memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses. Namun, setelah RKPD disahkan dan dievaluasi hampir semua usulan kami hilang," ujar Devung Paran usai mengikuti Musrenbang RKPD 2026 di Ballroom Kantor Bupati Mahulu, Senin (24/3/2025).

Menurut Politisi Gerindra itu, kondisi ini justru akan melemahkan peran DPRD sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat.

Padahal, kata dia, setiap anggota DPRD menerima aspirasi masyarakat secara langsung dalam setiap kegiatan reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun.

Ia menegaskan, bahwa aspirasi itu seharusnya menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

BACA JUGA: Resmi! AKD DPRD Mahulu Terbentuk, Ini Daftar Anggota dan Struktur Komisinya

“Kalau bicara skala prioritas, sekarang prioritasnya apa? Sampai hari ini PDAM di Mahulu belum ada, listrik pun belum menyentuh seluruh masyarakat. Kalau bicara pembangunan yang berkeadilan, maka kebutuhan dasar seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama," tegasnya.

Devung juga menegaskan, bahwa DPRD sebenarnya bukan hanya dilibatkan dalam seremonial Musrenbang saja, tetapi juga dalam proses penyusunan anggaran yang lebih transparan.

Ia kemudian, mempertanyakan mengapa usulan DPRD selama ini sering kali tidak terakomodasi tanpa adanya kejelasan dari pemerintah daerah selaku pihak eksekutif.

"Kami tidak ingin lembaga DPRD hanya dijadikan simbol. Jika ada efisiensi anggaran, kami setuju, tetapi transparansi juga harus dijaga. Kami ingin tahu alasan mengapa aspirasi kami dikesampingkan, karena ini bukan kepentingan pribadi, melainkan kepentingan rakyat," ujarnya.

BACA JUGA: Galang Partisipasi Pemilih, KPU Mahulu Bakal Masifkan Sosialisasi Jelang PSU

DPRD sangat mendukung kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Namun ia menilai efisiensi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat yang telah disampaikan melalui DPRD dalam setiap kunjungan reses.

Kata Devung, jika semua usulan DPRD tidak bisa diakomodasi, maka paling tidak separuhnya bisa diakomodasi dalam setiap pembangunan daerah.

Dengan demikian, diharapkan proses penyusunan RKPD 2026, bisa lebih terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

BACA JUGA: Mitigasi Bencana Jelang Idulfitri, BPBD Mahulu Dirikan Posko Terpadu Sampai Tingkat Kecamatan

Ia menegaskan, agar pembangunan Mahulu tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan satu pihak saja, melainkan harus mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat.

Selain itu DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi jalannya program pembangunan.

Jika usulan yang telah dikawal oleh DPRD terus-menerus tidak diakomodir maka dikhawatirkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif maupun eksekutif akan semakin menurun.

Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih responsif dalam menerima masukan dari DPRD.

Ia menegaskan, bahwa sinergi antara DPRD dan eksekutif adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan Mahulu yang lebih baik dan merata di seluruh wilayah.

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Pemkab Mahulu Pangkas Biaya Operasional Rp214 Miliar

"Dari 519 usulan yang kami ajukan, kami tidak meminta semuanya harus terakomodasi. Tapi paling tidak, mana yang benar-benar prioritas harus dibahas bersama. Jangan sampai kebutuhan mendesak masyarakat justru tidak masuk dalam perencanaan," tegas Devung.

Sementara itu, Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun menegaskan, agar forum Musrenbang yang melibatkan seluruh OPD dan DPRD itu tidak sekadar agenda tahunan saja, melainkan kesempatan untuk menyusun solusi konkret terhadap tantangan pembangunan daerah.

Pemkab Mahulu, kata Avun, berkomitmen untuk memprioritaskan penyelesaian masalah strategis daerah dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.

"Kami ingin Musrenbang ini menghasilkan perencanaan pembangunan yang benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Yohanes.

BACA JUGA: DPRD Mahulu Siap Perjuangkan Aspirasi Para Guru Terkait Tuntutan Kenaikan TPP

Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam Musrenbang ini meliputi infrastruktur dasar, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta optimalisasi anggaran pembangunan.

Yohanes menekankan perlunya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan prioritas program.

"Jangan sampai program yang disusun tidak menjawab permasalahan yang ada. Pemkab harus memastikan kebijakan yang diambil mampu mempercepat penyelesaian kendala pembangunan," tegas Yohanes.

Musrenbang RKPD 2026 ini juga menjadi wadah untuk mempertajam hasil Musrenbang tingkat kampung dan kecamatan serta pokok-pokok pikiran DPRD.

BACA JUGA: Program TMMD Ke-123 di Mahulu Berakhir, Semua Kegiatan Selesai 100 Persen

Pemkab Mahulu menargetkan agar dokumen RKPD yang dihasilkan mampu menjadi panduan utama pembangunan daerah ke depan.

“Dengan pendekatan berbasis evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan analisis kebutuhan aktual di lapangan, penyusunan RKPD ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sumber: