DPRD Mahulu Akan Bentuk Pansus Usai Bupati Paparkan LKPJ 2024

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) akan segera membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mahulu.

Sebelumnya, pada hari Senin, 17 Maret 2025, Bupati Mahulu, Bonifasius Belawan Geh memaparkan LKPJ 2024 dalam forum rapat paripurna DPRD Mahulu. 

Menurut Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, pembentukan Pansus LKPJ ini untuk menelaah 4 misi yang telah disampaikan oleh Bupati Mahulu serta target-target yang sudah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Adapun 4 misi tersebut yakni, membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

BACA JUGA: THR dan TPP ASN di Mahulu Akan Dicairkan dalam Waktu Dekat, Simak Aturan Mainnya!

BACA JUGA: Polres Mahulu akan Memperketat Pengawasan Jalur Sungai Selama Arus Mudik Lebaran 2025

Kemudian, meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal.

Selanjutnya, mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi. 

Serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.

"Kami akan membentuk pansus berdasarkan apa yang sudah disampaikan bupati saat penyampaian LKPJ kemarin. Ada empat misi yang disampaikan, termasuk target yang sudah tercapai. Kami akan menugaskan Pansus untuk membahas perencanaan, penganggaran, dan peraturan ke depan," kata Devung Paran, Rabu (19/3/2025).

BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, Pemkab Mahulu Pangkas Biaya Operasional Rp214 Miliar

BACA JUGA: Polres Mahulu Prediksi Potensi Gesekan Selama PSU Sangat Tinggi, Pengamanan Diperkuat

DPRD Mahulu akan memastikan laporan yang disampaikan Bupati sesuai dengan kondisi di lapangan. 

Melalui tim Pansus LKPJ Bupati Mahulu, nantinya akan melakukan kajian mendalam untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Daerah. 

Sumber: