Wabup Mahulu Tekankan RKPD 2026 Harus Mencerminkan Kebutuhan Rakyat

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Wakil Bupati Mahakam Ulu (Wabup Mahulu), Yohanes Avun, menegaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Mahulu Tahun 2026 harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Menurutnya, RKPD merupakan bagian dari dokumen perencanaan strategis yang bertujuan untuk menyusun prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran.  

"Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan yang dirancang benar-benar menjawab tantangan dan kebutuhan daerah," ujar Avun dalam acara forum konsultasi publik RKPD Kabupaten Mahulu Tahun 2026, Jumat (7/3/2025). 

Ia juga menyoroti pentingnya keselarasan antara prioritas pembangunan daerah dengan visi jangka panjang Kabupaten Mahulu. 

BACA JUGA: KPU Mahulu Resmi Umumkan Jadwal Pendaftaran Paslon Pengganti Mayang-Stanis, Diberi Waktu 3 Hari

BACA JUGA: Tantangan KPU Mahulu di PSU Pilkada 2024: Keterbatasan Anggaran

"Tema pembangunan tahun 2026 adalah Mencapai Mahulu yang Sejahtera dan Berkeadilan. Ini mencerminkan komitmen kita untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berdaya saing," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa forum ini bukan sekadar agenda formalitas saja, melainkan ruang bagi berbagai pihak untuk memberikan masukan yang konstruktif.

"Kami berharap diskusi ini dapat menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berbasis pada kondisi riil di lapangan," jelasnya.  

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan berbagai tantangan global dan nasional, termasuk dampak Industri 5.0 serta pemindahan Ibu Kota Negara. 

BACA JUGA: Warga Mahulu Makin Akrab dengan Starlink, Kampung Terpencil Bebas dari Blank Spot

BACA JUGA: 30 Persen Anggaran Kampung di Mahulu Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan dan Stunting

"Kita harus siap menghadapi perubahan zaman dengan strategi yang adaptif dan inovatif, terutama dalam bidang ekonomi dan ketahanan pangan," ucapnya

Kemudian, ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif.

Sumber: