Kaltim Urutan 2 Paling Rawan se-Indonesia, Bawaslu Ajak Ormas Proaktif Awasi Pilkada 2024

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Anggota Bawaslu Kalimantan Timur (Kaltim), Galeh Akbar Tanjung, mengajak organisasi masyarakat (ormas) untuk aktif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024. 

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ormas bersama Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang digelar pada Selasa (15/10/2024).

Dalam kegiatan yang mengusung tema "Mewujudkan Kondusifitas Daerah Mendukung Sukses Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kalimantan Timur*, Galeh menyoroti sejumlah isu krusial yang sering muncul selama Pilkada. 

Ia menyebutkan bahwa penyebaran berita bohong (hoaks) dan politisasi isu sensitif seperti suku, agama, ras, serta politik uang dan penyalahgunaan jabatan, kerap menjadi ancaman bagi kondusifitas pemilihan.

BACA JUGA: Dorong Partisipasi pada Pilkada 2024, Kesbangpol Kaltim Sosialisasi ke Gen Z

BACA JUGA: BKD Kaltim Gandeng Bawaslu Awasi Netralitas ASN dalam Pilkada 2024

“Berita yang tidak benar, politisasi SARA, hingga pemanfaatan tempat ibadah untuk kampanye menjadi tantangan yang sering muncul dalam Pilkada. Ormas memiliki peran penting untuk membantu menjaga kondusifitas daerah,” ungkap Galeh.

Galeh juga menekankan pentingnya peran ormas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan jalannya Pilkada yang aman dan damai. 

Ia berharap ormas dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan suasana yang kondusif selama proses pemilihan berlangsung.

Selain itu, sinergi antara berbagai pihak seperti ormas, pemerintah, KPU, dan Bawaslu, menurutnya, sangat diperlukan. 

BACA JUGA: Para Petarung Pilkada 2024 Sudah Mulai Kampanye di Ruang Terbuka, Ini Syarat-Syarat yang Harus Diperhatikan 

BACA JUGA: Perbaikan Jalan Amblas di Loa Kulu, Ditarget Selesai Akhir Tahun 2024

Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan memperkuat pengawasan partisipatif dalam Pilkada.

“Keterlibatan ormas dalam mengawasi pemilihan sangat penting. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi legitimasi dan keadilan proses demokrasi,” jelasnya.

Sumber: