Pemuda Pancasila Mahulu Berkomitmen Dukung Pasangan Bulan-Fathra, Ini Alasannya!

MAHAKAM ULU, NOMORSATUKALTIM - Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Bupati dan Wakil Bupati Mahulu, Novita Bulan dan Artya Fathra Marthin mendapat dukungan politik dari organisasi Pemuda Pancasila Mahulu.

Dukungan politik ini disampaikan oleh ketua Pemuda Pancasila Mahulu, Martinus Mi’ing, Rabu (4/9/2024).

Mi'ing mengaku pernyataan dukungan terhadap pasangan Bulan-Fathra ini telah disepakati bersama ketua-ketua ranting pemuda Pancasila di Mahulu.

“Ini merupakan langkah awal yang penting, dan Pemuda Pancasila melalui rapat pimpinan bersama ketua-ketua ranting telah sepakat untuk memberikan dukungan penuh kepada pasangan Bulan-Patra," ungkap Mi'ing.

BACA JUGA : Arab Saudi 'Cemas' Lawan Timnas Indonesia, Pangeran Abdulaziz Pantau Latihan Pasukan Roberto Mancini

Menurutnya, dukungan tersebut akan dideklarasikan lagi secara resmi melalui Rapat Kerja Majelin Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Mahulu yang dijadwalkan pada tanggal 14 September mendatang.

"Komitmen ini sudah dibangun dari tingkat ranting hingga kabupaten. Kami akan mempertegas dukungan ini kepada semua ranting yang ada di 38 ranting dan 50 kampung di Mahulu," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa keputusan mendukung pasangan Bulan-Patra didasarkan pada berbagai pertimbangan yang matang.

Mereka menilai, pasangan Bulan-Fathra  memiliki visi dan misi yang jelas untuk membangun Mahulu kedepan.

BACA JUGA : Akademisi Beda Pendapat soal Pencalonan Edi Damansyah di Pilkada Kukar 2024

Kemudian, pasangan Bulan-Fathra juga dianggap memiliki latar belakang dan relasi yang kuat, baik di tingkat pusat maupun daerah.

"Kedua tokoh muda ini memiliki visi yang luar biasa untuk membawa Mahulu lebih maju dan cerdas. Sehingga kami yakin mereka mampu memimpin dengan cepat dan cerdas," ungkapnya.

Pemuda Pancasila Mahulu juga menyoroti pentingnya memiliki pemimpin yang bisa bekerja efektif.

Apalagi Mahulu merupakan daerah perbatasan yang tentunya memerlukan perhatian khusus, baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Sumber: