Wajah Ganda Retorika Gubernur Kaltim

Rekam jejak kepakaran baik secara akademik, kompetensi profesional, serta pengalaman teknokratis harus menjadi indikator utama. Namun, dalam praktiknya, komposisi tim justru didominasi oleh figur yang memiliki kedekatan dengan orbit kekuasaan, mulai dari mantan pejabat, keluarga, representasi partai politik, hingga para tim sukses.

Akibatnya, persepsi “tim ahli” mengalami degradasi. Yang muncul bukan semata representasi keahlian, melainkan kesan kedekatan politik dan relasi personal.

Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, situasi ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap objektivitas proses pengambilan kebijakan ke depan.

Kompleksitas semakin bertambah ketika muncul sorotan pada batas fungsi di internal TAGUPP, antara tim ahli dan tim penasihat gubernur.

Keduanya sama-sama memiliki peran memberikan nasehat ahli dan masukan strategis kepada kepala daerah. Tumpang tindih fungsi ini tidak hanya membingungkan secara kelembagaan, tetapi juga membuka celah duplikasi fungsi yang berimplikasi pada inefisiensi anggaran.

Ironisnya, dalam persepsi publik, tim penasihat yang fungsi operasionalnya paling tidak terdefinisi secara memadai justru memiliki insentif yang paling besar dibandingkan struktur lain.

Dalam konteks fiskal yang menuntut kearifan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang rasionalitas alokasi anggaran dan prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam banyak studi kebijakan, kegagalan implementasi tidak selalu disebabkan oleh kekurangan tenaga ahli. Faktor yang lebih dominan justru sering kali berasal dari lemahnya koordinasi, fragmentasi kelembagaan, serta dominasi kepentingan non-teknokratis dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, penambahan struktur baru tanpa perbaikan sistem inti berisiko justru memperpanjang rantai birokrasi dan memperumit proses kerja pemerintahan.

Dalam perspektif komunikasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep framing Erving Goffman. Penyebutan TAGUPP sebagai investasi kebijakan dan sebagai keputusan menghindarkan terjadinya kerugian atas kesalahan kebijakan, merupakan upaya membingkai keputusan dalam narasi positif.

Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi antara narasi dan realitas implementasi. Ketika terjadi kesenjangan, publik cenderung membaca framing tersebut sebagai justifikasi, bukan sebagai penjelasan substantif.

Gelombang kritik yang muncul dari berbagai elemen: DPRD, media, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh publik, menunjukkan adanya ketidaksesuaian persepsi yang cukup serius.

Kritik tersebut tidak bersifat sporadis, melainkan akumulasi dari kegelisahan terhadap praktik kebijakan dan pola komunikasi pemerintah daerah.

Sorotan panjang terhadap TAGUPP pada akhirnya bermuara pada persoalan konsistensi antara narasi dan praktik kebijakan.

Di satu sisi gubernur menyatakan terbuka terhadap kritik, tetapi di sisi lain kebijakan yang diambil tidak benar-benar menjawab kegelisahan publik.

Sumber: