Pemkot Samarinda Janji Lunasi Utang Pembayaran Proyek ke Kontraktor pada 2026

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kota Samarinda memastikan seluruh pekerjaan yang masih berstatus terutang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) selama 2025 akan diselesaikan pembayarannya pada tahun ini.

Pekerjaan tersebut tersebar di berbagai bidang, termasuk sejumlah proyek strategis yang masih memiliki kewajiban pembayaran kepada kontraktor.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Hendra Kusuma mengatakan, jumlah pekerjaan yang masuk dalam daftar terutang mencapai sekitar 290 paket. Seluruh pekerjaan itu berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR.

"Kalau keseluruhan untuk PUPR sekitar 290 sekian. Itu yang saya dengar juga sekitar 290 sekian, dan itu di luar utang yang lama," ujarya pada Senin, 6 Juli 2026.

BACA JUGA: Dicari, Pihak Ketiga yang Mau Kelola Driving Range Segiri, Berpotensi Raup PAD Rp 24 Miliar Setahun

Hendra menjelaskan, angka tersebut merupakan akumulasi pekerjaan yang masih memiliki kewajiban pembayaran pada 2025.

Namun, ia mengaku belum mengingat secara rinci jumlah paket yang berasal dari masing-masing bidang karena data tersebut tersebar dalam beberapa unit kerja di lingkungan PUPR.

Ia menuturkan, jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya, proses pembayaran proyek pada 2025 berlangsung lebih baik.

Salah satu contohnya terlihat pada pembangunan Teras Samarinda tahap kedua yang berjalan tanpa memunculkan persoalan pembayaran kepada kontraktor seperti yang sempat terjadi pada proyek tahap pertama. "Tidak ada ribut-ribut kan soal pembayaran ke kontraktor, berarti aman saja," katanya.

BACA JUGA: Dewan Ingatkan Deadline Penyelesaian Proyek Teras Samarinda Tahap II

Menurut Hendra, kondisi tersebut menunjukkan proses administrasi dan penyelesaian pembayaran proyek mulai berjalan lebih tertata.

Hal itu diharapkan dapat menjaga kepercayaan penyedia jasa konstruksi yang terlibat dalam berbagai pembangunan infrastruktur di Kota Samarinda.

Ia menerangkan, pekerjaan yang masih terutang berasal dari seluruh bidang di Dinas PUPR, mulai dari Bidang Sumber Daya Air (SDA), Bina Marga, hingga Cipta Karya.

Dengan banyaknya proyek yang dikerjakan setiap tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang pembayarannya belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Sumber: