Dukung Pembinaan Olahraga Daerah, Ketua DPRD Mahulu Minta Anggaran KONI Segera Dicairkan

MAHULU, NOMORSATUKALTIM- Ketua DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran mengapresiasi langkah KONI Mahulu yang mulai aktif melakukan pembinaan olahraga melalui program kerja yang telah dilakukan susun, setelah sekian lama mengalami vakum.

Devung Paran kemudian menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendukung pengembangan dunia olahraga di daerah.

Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian ialah memastikan kesiapan pembinaan atlet dan dukungan anggaran menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kaltim 2026.

Menurutnya, pembinaan olahraga tidak hanya berkaitan dengan prestasi atlet, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

BACA JUGA: Ketua DPRD Mahulu Dukung Penuh Pembangunan Akses Kaltim-Kaltara, Sebut Bisa Buka Keterisolasian Wilayah

“Kami mengapresiasi program kerja KONI. Pada prinsipnya DPRD siap mendukung karena ini merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kemajuan olahraga di Mahulu,” ucap Devung Paran, Selasa, 7 Juli 2026 usai menerima audiensi pengurus KONI Mahulu.

Ia kemudian menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara KONI, pemerintah daerah, dan DPRD  ke depan, khususnya dengan Komisi III DPRD Mahulu sebagai mitra kerja di bidang olahraga.

Tujuannya agar memudahkan koordinasi terkait berbagai kebutuhan olahraga, sekaligus bisa dimasukkan dalam penyusunan anggaran.

Menurut Devung, kesiapan pendanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pembinaan atlet. “Komunikasi yang baik memang harus dibangun sejak awal antara KONI, OPD terkait, dan DPRD,” ujarnya.

BACA JUGA: Disparpora Mahulu Godok Perencanaan Anggaran Porprov 2026, Minta KONI Maksimalkan Persiapan

Ia menjelaskan proses penyusunan APBD memiliki tahapan yang harus dipenuhi. Karena itu, seluruh program dan kebutuhan KONI harus sudah masuk dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sebelum pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) maupun kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) dimulai agar bisa diperjuangkan dalam APBD 2027.

Selain itu, Devung meminta setiap usulan yang diajukan KONI kepada pemerintah daerah juga disampaikan kepada DPRD.

Langkah tersebut dinilai penting agar legislatif dapat mengawal proses pembahasan anggaran hingga tahap penetapan.

Ia juga  menyoroti anggaran hibah KONI Tahun 2026 yang hingga kini belum terealisasi sepenuhnya.

Sumber: