Pemkab Mahulu Tegaskan Draft TPP Yang Beredar Tidak Benar, Usulan TPP Guru Justru Alami Kenaikan

Dengan demikian, SK bupati tersebutlah yang nantinya menjadi pegangan dalam penerapan TPP tahun 2025.

“Karena prosedurnya memang seperti itu. Sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Kemendagri terkait usulan TPP tahun 2025. Kalau disetujui ya bersyukur, tapi kalau tidak berarti kembali ke tahun lalu,” ujarnya. 

Mewakili Pemkab Mahulu, Stephanus Madang mengimbau seluruh pegawai terutama para guru agar tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar, termasuk draft atau apapun yang tidak jelas sumbernya. 

Karena sesungguhnya, draft yang beredar di kalangan guru itu tidak benar, dan sangat tidak sesuai dengan DPA dari Dinas Pendidikan. 

“Angka yang ada dalam draft yang beredar itu tidak sesuai dengan DPA. Mereka tidak tahu bahwa TPP tahun lalu itu sudah diusulkan untuk kenaikan. Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kemendagri saja,” terangnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Mahulu, Margaretha Ulan menyampaikan rasa syukur atas kejelasan terkait polemik draft kenaikan TPP guru. 

Ia menegaskan bahwa sejak awal, PGRI berupaya mencari informasi yang benar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami bersyukur karena akhirnya tujuan dari apa yang kita perjuangkan, terutama dari PGRI Kabupaten Mahakam Ulu, tercapai. Tujuan utamanya adalah mencari kejelasan terkait isu draft kenaikan tunjangan yang dianggap tidak adil oleh teman-teman guru," ujar Margaretha.

Ia menjelaskan bahwa PGRI telah berkoordinasi dengan semua pihak berwenang, hingga akhirnya mendapatkan kepastian dari Sekda selaku Ketua Tim Anggaran.

"Dari hasil pertemuan, Pak Sekda sudah menyatakan dengan jelas bahwa draft yang selama ini beredar di masyarakat tidak benar. Draft yang benar ada di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Margaretha juga menyampaikan kabar baik bagi para guru, yaitu usulan kenaikan tunjangan telah masuk dalam anggaran tahun 2025.

"Ini kabar baik bagi teman-teman guru, tapi sekali lagi, mohon dipahami bahwa ini masih berupa usulan. Mari kita bersama-sama berharap dan berdoa agar pemerintah daerah tetap mengawal proses ini hingga terealisasi," terangnya.

Sumber: