Anggaran Daerah Dipangkas Pusat, DPRD Kubar Ungkit Silpa Rp1,5 Triliun di 2024

BACA JUGA: Silpa APBD Kaltim 2024 Capai Rp2,59 Triliun, DPRD Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

“Sekarang sudah Oktober, curah hujan tinggi. Bagaimana mau bangun jalan atau jembatan dalam waktu dua bulan setengah? Mustahil bisa tuntas,” kata dia.

Ia mendesak pemerintah daerah melakukan pembenahan dalam perencanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran agar tidak ada lagi proyek menumpuk di akhir tahun. 

“Kalau mau maju, jangan lagi tunda-tunda pekerjaan di akhir tahun. Harus dikerjakan sejak awal supaya tidak ada alasan waktu tidak cukup,” tegasnya.

Defisit Anggaran 2026

Sementara itu, DPRD Kubar menyoroti rancangan APBD Kutai Barat Tahun Anggaran 2026 yang masih menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat. 

BACA JUGA: Ini Penyebab APBD 2024 Kutai Timur Tak Terserap Maksimal, Silpa Tembus Rp1,7 Triliun

Dalam sidang paripurna VIII Masa Sidang III, 3 fraksi di DPRD Kubar menyoroti defisit anggaran, efisiensi belanja, dan pemerataan pembangunan.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Potit, menyebut kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 8,9 persen dari total pendapatan sebesar Rp2,82 triliun. 

Ia mendorong pemerintah meningkatkan PAD melalui optimalisasi retribusi, pengelolaan aset, dan digitalisasi pajak. 

“Ketergantungan terhadap dana transfer masih sangat tinggi. Kami mendorong Pemerintah untuk melakukan inovasi strategis guna meningkatkan PAD,” ujarnya.

BACA JUGA: DPRD Kubar Soroti Silpa Rp1,5 Triliun, Ridwai Desak Evaluasi Pejabat OPD dan Minta Bupati Turun Tangan

Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Rosaliyen menyoroti defisit Rp696,86 miliar yang ditutup pembiayaan netto, serta dampak kebijakan efisiensi nasional terhadap belanja daerah. 

“Pembahasan APBD harus mempertimbangkan skala prioritas, plafon anggaran, dan aspirasi masyarakat,” jelasnya.

Adapun Fraksi Gerindra Demokrat Keadilan (GDK) menekankan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. 

“Rencana pendapatan daerah tahun 2026 ditargetkan Rp2,81 triliun, sedangkan belanja Rp3,51 triliun, sehingga mengalami defisit. Pemerintah harus lebih efisien dan memastikan setiap rupiah digunakan produktif,” kata Adrianus.

Sumber: