Anggaran Besar Kualitas Pendidikan Tertinggal, Ketua DPRD Kubar Kritik Keras Kinerja Disdikbud

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Ketua DPRD Kutai Barat (Kubar), Ridwai mendorong pemerintah kabupaten untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubar. 

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat diwawancarai NOMORSATUKALTIM di kantor DPRD Kutai Barat, Senin, 30 Juni 2025.

Menurut Ridwai, peningkatan sektor pendidikan tidak bisa dicapai tanpa kepemimpinan yang progresif dan manajerial yang kuat di tingkat dinas. 

Ia menilai penting bagi kepala daerah untuk mengevaluasi Kepala Disdikbud, Robert Bandarsyah sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan di daerah.

BACA JUGA: Membedah Proyek Konstruksi dan Konsultansi Kutai Barat 2025: Siapa Dapat Apa dan Berapa Nilainya?

BACA JUGA: Dapat Penilaian Buruk Pengelolaan Sampah, DLH Kubar Mulai Berbenah, Ini yang Akan Dilakukan

“Disdikbud Kubar ini sepertinya berjalan di tempat. Hingga peringkat pendidikan Kutai Barat ini berada pada paling bawah setelah Kabupaten Mahulu. Kinerja Kadisdikbud harus dievaluasi,” ucapnya.

Ridwai yang juga menjabat sebagai Bendahara DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Kutai Barat menegaskan, penempatan pimpinan di sektor pendidikan harus didasarkan pada kapabilitas, terobosan, dan inisiatif. 

Ia berharap ke depan Bupati Kubar dapat menunjuk kepala dinas yang mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan.

“Bupati harus memilih Kadisdikbud yang punya gebrakan, memiliki inovasi dan inisiatif dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kubar,” katanya.

BACA JUGA: DPRD Kubar Soroti Silpa Rp1,5 Triliun, Ridwai Desak Evaluasi Pejabat OPD dan Minta Bupati Turun Tangan

BACA JUGA: Bupati Frederick Kukuhkan 3 Tim Strategis, Fokus Kesehatan dan Pendidikan

Dalam pandangannya, efektivitas kinerja Disdikbud tidak hanya ditentukan oleh kepala dinas saja, tetapi juga melibatkan seluruh struktur organisasi, mulai dari staf hingga kepala sekolah. 

Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan menurutnya perlu ditingkatkan agar tujuan pembangunan pendidikan dapat tercapai secara merata dan berkelanjutan.

Sumber: