Tenaga Gizi di Kaltim Baru 503 Orang, DPRD Desak Percepatan Penanganan Stunting yang Masih Tinggi

BACA JUGA: Kukar Peringkat Pertama Tekan Stunting di Kaltim, 2 Tahun Terjadi Penurunan Signifikan

Ananda menilai bahwa keberhasilan penurunan stunting di sejumlah daerah lain di Indonesia terjadi karena kotanya mampu menyediakan tenaga gizi memadai hingga tingkat kecamatan dan desa.

"Banyak provinsi yang mampu menekan angka stunting karena punya tenaga lapangan yang kuat. Mereka bekerja dari rumah ke rumah. Kita di Kaltim masih jauh dari itu," ujarnya.

Selain jumlah tenaga yang belum memadai, tantangan lain muncul pada distribusi. Ia mengungkapkan, sebagian besar tenaga gizi lebih terkonsentrasi di perkotaan, sementara wilayah rural seperti Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan sebagian Kutai Timur masih mengalami kekurangan berat.

"Ini membuat banyak keluarga tidak terpantau secara rutin. Padahal stunting itu sering kali terjadi bukan karena ekonomi saja, tetapi karena kurangnya edukasi gizi dan lemahnya pendampingan," jelasnya.

BACA JUGA: Pemkab Kutim: Pola Asuh Pengaruhi Kenaikan Angka Stunting

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Ananda meminta Pemerintah Provinsi Kaltim mengambil langkah percepatan, salah satunya dengan menggandeng kampus-kampus yang memiliki jurusan gizi.

Kolaborasi ini, menurutnya, dapat menciptakan suplai SDM yang lebih stabil sekaligus membuka peluang penempatan lulusan baru di desa dan kelurahan.

Ia menyebut beberapa perguruan tinggi yang telah menghasilkan lulusan gizi berkualitas setiap tahun, seperti Universitas Mulawarman, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kaltim, serta STIKES Samarinda.

Menurutnya, institusi tersebut sangat mungkin dilibatkan dalam desain pemenuhan tenaga gizi jangka panjang.

BACA JUGA: Akademisi Unmul Ini Ingatkan Deforestasi Kaltim Masuki Fase Kritis

"Pemerintah daerah bisa membuat skema kerja sama. Misalnya program penempatan kerja, kontrak dua hingga tiga tahun, atau pola beasiswa ikatan dinas. Kita punya modal SDM dari kampus-tinggal bagaimana memanfaatkannya," katanya.

Ia juga menilai Pemprov Kaltim perlu menjadikan pemenuhan tenaga gizi sebagai prioritas dalam perencanaan anggaran kesehatan.

Tanpa keberpihakan pada sektor sumber daya manusia, upaya penurunan stunting akan berputar di tempat.

Menurut dia, stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, tetapi menyangkut kemampuan belajar, produktivitas, dan daya saing anak di masa depan. Karena itu, investasi pada tenaga gizi merupakan langkah fundamental.

Sumber: