APBD Perubahan Kaltim, Silpa Jadi Penopang di Tengah Penurunan PAD dan Transfer Pusat

BACA JUGA: DBH Anjlok, Gubernur Kaltim Tegaskan Pembangunan Tetap Jalan Meski Dana Terbatas

"Di perubahan ini kita tidak menambah kegiatan baru. Fokusnya adalah penguatan, penyesuaian, dan penebalan program yang sudah ada. Kita juga menyelaraskan dengan visi kepala daerah, seperti program pendidikan gratis," ujarnya.

Ia mencontohkan bagaimana program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa di 52 perguruan tinggi mitra Pemprov Kaltim menjadi salah satu program prioritas yang dikuatkan dalam perubahan APBD.

Ini menunjukkan bahwa belanja tambahan diarahkan pada sektor yang langsung berdampak pada masyarakat, bukan pada belanja birokratis.

Sri membeberkan, salah satu tantangan yang dihadapi Pemprov Kaltim saat ini adalah masalah kurang salur dana dari pemerintah pusat, yang hingga saat ini nilainya masih belum sepenuhnya terpenuhi.

BACA JUGA: Usulan DPRD Kaltim ke Pemerintah Pusat: 5 Persen Hak Daerah dari DBH Jangan Ditarik

Sekda menyebut jumlahnya mencapai ratusan miliar rupiah, meskipun angka pastinya masih dalam proses verifikasi.

"Kita memang masih menunggu penyaluran dari pusat, yang nilainya cukup besar. Tapi situasi ini bisa kita atasi karena Silpa tahun lalu masih cukup untuk menutup celah pembiayaan," jelasnya.

Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah harus mampu mengantisipasi berbagai kondisi fiskal, baik yang bersifat teknis maupun politis.

Oleh karena itu, pemanfaatan Silpa menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menjaga stabilitas program pemerintah.

BACA JUGA: Hetifah: Pemangkasan DBH Jangan Jadikan Alasan Kurangi Anggaran Pendidikan

Sri Wahyuni juga menekankan bahwa di tengah keterbatasan pendapatan, seluruh belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung dan terukur terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, efisiensi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama dalam penyusunan dan pelaksanaan perubahan APBD tahun ini.

"Kita harus pastikan bahwa setiap anggaran yang dibelanjakan berdampak langsung. Kita menggunakan uang rakyat, jadi tanggung jawab kita adalah memastikan program-program itu memberi manfaat riil," tegasnya.

Sri Wahyuni juga menjelaskan bahwa perubahan APBD kali ini sudah melalui proses efisiensi internal, termasuk penyisiran ulang terhadap belanja yang tidak mendesak, serta pengurangan belanja yang tidak prioritas.

Sumber: