APBD Perubahan Kaltim Disepakati Rp21,74 Triliun!
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menandatangani kesepakatan APBD Perubahan Kaltim 2025 di gedung DPRD Kaltim, Jumat (12/9/2025) malam.-Adpimprov Kaltim -Nomorsatukaltim.disway.id
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Rapat paripurna DPRD Kalimantan Timur ke-35 yang berlangsung hingga Jumat 12 September 2025 malam, resmi mengetok palu Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 senilai Rp21,74 triliun.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebut kesepakatan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan perencanaan anggaran lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Dokumen perencanaan ini akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2025,” ujar Seno dalam keterangan resmi, Sabtu, 13 September 2025.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah diproyeksikan Rp19,14 triliun, belanja daerah Rp21,69 triliun, dengan pembiayaan Rp2,59 triliun. Angka itu meningkat dibanding pagu APBD murni 2025 yang sebelumnya berada di kisaran Rp20 triliun.
BACA JUGA: Dinsos Balikpapan Ambil Alih Program Asuransi Pekerja Rentan Mulai 2026
Seperti tahun-tahun sebelumnya, porsi belanja terbesar diarahkan pada sektor pelayanan dasar dan infrastruktur. Pendidikan, kesehatan, serta pertanian tetap menjadi prioritas utama.
“Belanja daerah harus produktif agar mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah,” kata Seno.
Kesepakatan ini juga menjadi ujian bagi Pemprov Kaltim dalam mengelola fiskal di tengah pusaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
BACA JUGA: APBD Paser 2026 Terancam Merosot, Wabup Paser: TKD Jangan Dipangkas Berlebihan
Tantangannya, menyeimbangkan pembangunan kawasan penyangga dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di sepuluh kabupaten/kota.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan pentingnya pengawasan realisasi anggaran.
Menurutnya, efektivitas penyerapan Rp21,74 triliun itu akan sangat menentukan apakah manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Apalagi, dua tahun terakhir kinerja belanja Pemprov Kaltim kerap dikritik karena serapan anggaran yang lambat di semester pertama, lalu melonjak di akhir tahun.
BACA JUGA: APBD Kukar Dikoreksi Jadi Rp11,6 Triliun, Bagaimana Nasib Tunjangan Guru dan Beasiswa?
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
