Usulan DPRD Kaltim ke Pemerintah Pusat: 5 Persen Hak Daerah dari DBH Jangan Ditarik

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas'ud, khawatir kabar rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50 sampai 75 persen.

Menurutnya, jika kebijakan itu diterapkan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025 akan terdampak.

"Nah, kemungkinan efisiensinya 50 persen sampai 75 persen. Jadi dana bagi hasilnya akan berkurang. Ini akan merubah susunan pos anggaran," ujar Hamas sapaan akrabnya belum lama ini.

BACA JUGA:DBH Kaltim Dipangkas Pusat, Syafrudin Janji Terus Suarakan ke Pemerintah Pusat

Hamas menuturkan, proyeksi pemangkasan 50 persen itu setara dengan anggaran Rp 4,5 triliun hingga Rp 5 triliun.

Menurutnya, perubahan sebesar ini akan memengaruhi berbagai pos belanja daerah. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga layanan publik dasar.

BACA JUGA:Hetifah: Pemangkasan DBH Jangan Jadikan Alasan Kurangi Anggaran Pendidikan

"Itu akan berubah lagi karena akan merubah pos anggaran kita. Makanya kita masih nunggu surat dari Menteri Keuangan," jelasnya.

Meski begitu, Hamas berharap pemerintah pusat tidak melakukan pemangkasan signifikan.

Namun, ia mengakui informasi terakhir mengarah pada adanya revisi besar.

"Harapan kita sih jangan ada perubahan. Tapi kalau memang itu harus dirubah, ya mau bagaimana lagi. Informasi terakhir kayaknya ada perubahan, cuma kita masih tunggu berapa persen," katanya.

Usulan Pemotongan Langsung di Daerah

BACA JUGA:DBH Kaltim Dipangkas 50 Persen, Pengamat: Bersuara Lantang, Pemerintah Jangan Diam

Hamas menyampaikan gagasan baru terkait mekanisme pemotongan DBH.

Sumber: