Langkah Pemprov Wujudkan Kemandirian Fiskal Daerah, Kenakan Pajak dan Retribusi kepada Swasta

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Pemprov Kaltim serius ingin mewujudkan kemandirian fiskal, di tengah gempuran rasionalisasi anggaran. Hal demikian ditegaskan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Sebelumnya, Rudy Mas'ud juga menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPRD Kaltim dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), untuk membahas anggaran di DPRD Kaltim, Senin 3 November 2025 malam.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD Perubahan 2025. Termasuk pula arah kebijakan penyusunan APBD 2026.

BACA JUGA:Pemprov Kaltim Dorong HIPPI Jadi Motor Pengusaha Lokal di Pembangunan IKN

"Agenda tadi cuma rapat koordinasi ya dengan pimpinan DPRD bersama dengan tim TAPD, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan terutama anggaran. Baik anggaran perubahan 2025 maupun persiapan untuk anggaran 2026," ujar Rudy ditemui usai rapat.

Menurutnya, pembahasan anggaran kali ini diarahkan untuk memperkuat posisi fiskal daerah.

BACA JUGA:Plt Direktur RSUD AWS: Kami Terus Berbenah, Tempat Tidur Kini Bisa Dipantau Real Time

Ia menilai Kaltim memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.

Salah satu yang dimanfaatkan adalahh pembentukan peraturan daerah (perda) baru, yang mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah secara lebih optimal.

"Banyak strategi. Kita akan segera membuat beberapa perda untuk pemungutan retribusi dan macam-macamnya. Prosedur-prosedur kita juga harus dioptimalkan supaya pendapatan daerah bisa naik," ungkapnya.

Selain memperkuat regulasi, Rudy juga menekankan pentingnya sinergi dengan sektor swasta.

Ia menyebut, pemprov Kaltim sudah berkoordinasi dengan pelaku usaha di Jakarta, untuk membangun komitmen bersama terhadap kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial perusahaan.

BACA JUGA:Hari Pangan Sedunia 2025, Dinas Pangan Bakal Menggelar Bazar dan GPM pada 6-12 November

"Kami di Jakarta sudah ketemu dengan pelaku bisnis. Kami melaksanakan rapat bersama-sama dengan Forkopimda, di asis juga dengan KPK beserta teman-teman perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan," ujarnya.

Sumber: