Transaksi QRIS Capai Rp 5,7 Triliun, BI Balikpapan Sebut Hal Ini Akan jadi Tantangan Ekonomi Digital

Bank Indonesia mendorong penguatan stabilitas sistem pembayaran sekaligus percepatan ekonomi digital melalui penyediaan sistem pembayaran CeMuMuAH.

Dalam paparannya, Robi menyebut ada tiga instrumen yang menjadi tulang punggung ekosistem digital pemerintah daerah.

Yakni penerapan Open API Nasional (SNAP) untuk integrasi sistem, pemanfaatan QRIS sebagai kanal utama transaksi cepat dan inklusif, serta akselerasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk belanja pemerintah.

"Hingga kuartal III 2025, terdapat 263 ribu merchant QRIS di wilayah kerja BI Balikpapan, tumbuh 24,42 persen (yoy). Sementara itu, pengguna QRIS di Kalimantan Timur mencapai 735 ribu akun," sebutnya.

Salah satu implementasi yang diluncurkan TP2DD adalah digitalisasi retribusi. Tiga sektor retribusi resmi menggunakan QRIS antara lain parkir kawasan Balikpapan Permai, retribusi pasar dan persampahan di PPU, dan retribusi pedagang pasar di Paser.

BACA JUGA:Wealth Xpo 2025: Strategi CIMB Niaga Menjawab Kegalauan Ekonomi 2026

Integrasi ini, ujarnya, memungkinkan penerimaan retribusi tercatat otomatis dan dapat dimonitor tanpa jeda waktu. Kolaborasi dilakukan antara tiga pemda, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara.

Robi mengungkapkan digitalisasi retribusi memberi manfaat bagi masyarakat berupa pembayaran lebih cepat dan tidak perlu membawa uang tunai, sekaligus membantu pemerintah meningkatkan transparansi transaksi.

TP2DD tiga daerah menandatangani komitmen bersama untuk memperbarui roadmap TP2DD. Komponen utama roadmap tersebut.

Di antaranya, peningkatan standar keamanan transaksi digital, perluasan kanal pembayaran digital ke sektor prioritas, monitoring rutin melalui HLM, serta percepatan pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk meningkatkan PAD.

BACA JUGA:Wakil Wali Kota Balikpapan: UMKM Butuh Ruang di Rak Ritel Modern

Pada Championship TP2DD 2025, TP2DD Kota Balikpapan meraih predikat terbaik kategori kota se-Kalimantan. PPU juga mencatat lompatan kinerja dari peringkat 34 menjadi 9 untuk kategori kabupaten.

Dalam sesi penutup, BI Balikpapan menekankan bahwa tantangan 2026 tidak hanya pada perluasan kanal digital, tetapi juga pada literasi dan inklusi.

Adapun, edukasi masyarakat akan menjadi bagian penting untuk memastikan digitalisasi layanan publik memberi dampak langsung pada efisiensi fiskal dan peningkatan PAD.

Sumber: