Bankaltimtara

DPRD Balikpapan Siap Kawal Aspirasi Ojol hingga ke Kementerian

DPRD Balikpapan Siap Kawal Aspirasi Ojol hingga ke Kementerian

DPRD Balikpapan audiensi bersama perwakilan ojol yang digelar di Balai Kota Balikpapan, Selasa (20/5/2025).-Salsa/ Nomorsatukaltim-

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyatakan siap mengawal aspirasi para pengemudi ojek online (ojol) ke tingkat kementerian.

Langkah tersebut diambil setelah audiensi bersama perwakilan pengemudi roda dua (R2) dan roda empat (R4) yang digelar di Balai Kota Balikpapan, pada Selasa (20/5/2025).

Dalam pertemuan itu, para pengemudi menyampaikan berbagai keluhan, termasuk soal potongan aplikasi yang dinilai terlalu besar dan penerapan tarif hemat yang dianggap merugikan.

Alwi menuturkan, bahwa sejumlah aplikator disebut memberlakukan potongan hingga 70 persen dari tarif yang diterima pengemudi.

BACA JUGA: Desak Tarif Bersih dan Pengawasan Independen, Ojol Balikpapan Tuntut Regulasi Tegas

BACA JUGA: Gojek-Grab Diisukan Merger, Pengemudi Ojol Malah Resah, Ternyata Ini Alasannya

"Para pengemudi merasa hak mereka tidak terpenuhi. Penerapan paket hemat dan potongan tarif yang besar membuat penghasilan mereka tidak layak," ujar Alwi.

Keluhan lain datang dari pengemudi roda empat yang menyebutkan belum dijalankannya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1-K.673-2023 oleh pihak aplikator.

Padahal, SK tersebut telah terbit sejak 2023 dan mengatur soal tarif layanan transportasi daring. Alwi pun menyoroti ketimpangan tarif antara layanan antar penumpang dan barang pada ojol roda dua.

Ia menyebut, risiko yang dihadapi pengemudi seharusnya setara, baik dari segi keselamatan maupun biaya operasional.

BACA JUGA: REI Kaltim: Backlog Perumahan di Balikpapan Tinggi, Harga Lahan Jadi Kendala

BACA JUGA: PPATK Blokir Massal Rekening Bank! Pendiri Kaskus Ikut Jadi Korban

Menindaklanjuti aspirasi ini, DPRD Balikpapan berkomitmen memfasilitasi perwakilan pengemudi untuk menyampaikan langsung tuntutan mereka ke Kementerian Perhubungan dan DPR RI.

"Kami siap membawa tujuh hingga sepuluh orang perwakilan pengemudi ke Jakarta untuk bertemu pihak kementerian. Ini akan segera kami agendakan bersama pemkot," pungkas Alwi.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait