Berau Terendah dari Seluruh Kabupaten/Kota di Kaltim, Penanganan Stunting Perlu Evaluasi

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Berdasarkan penilaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim), penanganan stunting di Kabupaten Berau berada pada posisi ke-10 atau paling bawah dari seluruh kabupaten/kota di Kaltim dengan skor 94.

Merespons hal itu, Wakil Bupati Berau, Gamalis menekankan pentingnya evaluasi terkait capaian daerah dalam penilaian kinerja percepatan penurunan stunting tahun ini.

"Tentu ini menjadi evaluasi besar bagi kita semua. Penanganan stunting di Berau belum maksimal dan harus segera kita benahi bersama,” kata Gamalis, Kamis (11/12/2025).

Ia menegaskan, bahwa penurunan stunting tidak hanya berbicara soal aspek medis, tetapi juga terkait kondisi sosial, lingkungan, edukasi gizi, hingga pola asuh anak. Karena itu, koordinasi lintas sektor mutlak diperkuat.

BACA JUGA: Baru 2.868 Posyandu Berfungsi Optimal, Kaltim Percepat Revitalisasi Layanan Dasar untuk Tangani Stunting

BACA JUGA: 39 Ribu Balita di Kaltim Terdeteksi Stunting, 4 Daerah Perlu Audit Total

“Keberhasilan penurunan stunting bukan hanya urusan layanan kesehatan. Ini memerlukan keterlibatan semua pihak dalam pencegahan dan intervensi,” tegasnya.

Gamalis menginstruksikan seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dan perangkat daerah terkait agar melakukan percepatan dan pembenahan serius dalam program pendampingan keluarga berisiko stunting, peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, serta edukasi gizi kepada masyarakat.

Selain itu, menurut Gamalis, kualitas data sebagai dasar penentuan kebijakan di lapangan juga sangat penting.

“Kita harus memperbaiki manajemen data stunting agar intervensi lebih tepat sasaran," imbuhnya.

BACA JUGA: Kukar Peringkat Pertama Tekan Stunting di Kaltim, 2 Tahun Terjadi Penurunan Signifikan

BACA JUGA: Pernikahan Dini Jalur Adat Jadi Sorotan DPRD Kutai Barat, Stunting Tak Kunjung Reda

Gamalis yang juga merupakan Ketua TPPS Kabupaten Berau, mendorong peran aktif seluruh jajaran hingga tingkat kampung dan kelurahan mulai dari TPK, KPM hingga lembaga masyarakat untuk turut mengoptimalkan intervensi pencegahan stunting di wilayah masing-masing.

"Seluruh tim saya instruksikan untuk memberikan laporan berkala yang akan dimulai pada awal Januari 2026 untuk memonitor capaian program tahun ini," pungkasnya.

Sumber: