Inflasi Kaltim Melandai, TPID Dorong Adopsi Teknologi dan Penguatan Pasar Daerah

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mencatat perkembangan positif dalam pengendalian inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia, laju inflasi pada April 2025 tercatat 0,90 persen (month-to-month), turun signifikan dari bulan sebelumnya yang mencapai 2,02 persen.

Penurunan ini turut berkontribusi pada inflasi tahunan Kaltim sebesar 1,57 persen (year-on-year), lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 1,95 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender tercatat 1,66 persen.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltim, Budi Widihartanto menyebut tren ini tak lepas dari sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga, terutama setelah Hari Raya Idulfitri.

BACA JUGA: Tarif Listrik dan Lonjakan Harga Komoditas Pangan Sebabkan Inflasi di Berau Naik

BACA JUGA: Inflasi Berau Langganan di Atas Rata-rata Kaltim: Ini Kata Ekonom Unmul

"Stabilnya harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, udang basah, serta turunnya tarif angkutan udara pasca arus balik Lebaran, menjadi faktor penting dalam meredam inflasi bulan ini," katanya belum lama ini.

Meski demikian, tekanan inflasi belum sepenuhnya hilang. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang inflasi tertinggi.

Hal tersebut, ujar Budi, terjadi akibat berakhirnya program diskon tarif listrik dari pemerintah.

"Setelah diskon dicabut, tarif listrik kembali normal. Ini langsung memberikan dampak signifikan terhadap inflasi bulan April," ungkapnya.

BACA JUGA: BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI 2025 Terkoreksi Akibat Tarif Trump

BACA JUGA: Gila, AS Naikan Lagi Tarif Impor RI Jadi 47 Persen, Gini Sikap Pemerintah

Tak hanya itu, cuaca ekstrem juga memengaruhi produksi sayuran, terutama kangkung, bayam, dan tomat.

Apalagi dengan kenaikan harga daging ayam ras dan ikan tongkol, yang turut menyumbang tekanan harga dari sisi pangan.

Sebagai respons, Pemprov Kaltim dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat strategi pengendalian melalui pendekatan 4K yakni Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

Program-program seperti Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus digalakkan di berbagai kabupaten/kota.

BACA JUGA: Standarisasi Harga Gabah Naikkan Pendapatan Petani Paser

BACA JUGA: Rudy Mas'ud Ajak Duet Pangan dengan Jabar, Dedi Mulyadi Siap Balas Kunjungan ke Kaltim

"Langkah konkret kami antara lain fasilitasi distribusi langsung dari kelompok tani, seperti cabai dan sayuran, ke konsumen. Di Kutai Kartanegara, kios pengendali inflasi sudah diresmikan di pasar-pasar," tutur Budi.

Ia menjelaskan, dukungan di sektor hulu diperkuat melalui penyediaan pupuk, intensifikasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian digital.

Beberapa inovasi yang telah diterapkan antara lain penggunaan drone penyemprot (agriculture drone sprayer), mesin panen otomatis (combine harvester), hingga sistem pemantauan berbasis digital.

Selain penguatan di sektor produksi, TPID juga fokus pada edukasi publik untuk menjaga ekspektasi harga masyarakat.

BACA JUGA: Outsourcing Dinilai Tidak Memihak Pekerja, Akademisi Unmul Sarankan Regulasi Dievaluasi

BACA JUGA: Alat Sangrai Serba Guna dari Paser Raih Juara 1 Inovasi TTG Kaltim

Sejumlah inisiatif digulirkan, seperti program Ulama Peduli Inflasi, sosialisasi pangan alternatif, serta kampanye belanja bijak sebagai bagian dari strategi komunikasi yang efektif.

"Kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga," pungkasnya.

Sumber: