Bankaltimtara

DPRD Berau Soroti Krisis Pengawasan Ketenagakerjaan, Desak UPTD Disnaker Kaltim Berbasis di Berau

DPRD Berau Soroti Krisis Pengawasan Ketenagakerjaan, Desak UPTD Disnaker Kaltim Berbasis di Berau

Pengawasan ketenagakerjaan di Berau dinilai belum optimal karena kurangnya tenaga pengawas.-(Ilustrasi/Antara)-

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto menyoroti lemahnya sistem pengawasan ketenagakerjaan di Bumi Batiwakkal. 

Pengawasan ketenagakerjaan di Berau dinilai tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah perusahaan yang terus berkembang.

Politisi Golkar itu mengungkapkan, saat ini hanya terdapat 4 pengawas ketenagakerjaan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditempatkan di Kabupaten Berau. 

Padahal, ratusan perusahaan dari berbagai sektor industri aktif beroperasi di wilayah ini.

BACA JUGA: Deteksi Potensi Warga, Disnakertrans Berau Dorong Aparat Kampung Aktif Data SDM

“Kabupaten ini wilayahnya sangat luas, perusahaannya banyak. Rasanya tidak cukup hanya empat orang pengawas. Maka sudah sepatutnya kita dorong penguatan kelembagaan,” tegas Subroto usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Senin, 14 Juli 2025.

Ia juga menyinggung kebutuhan tambahan personel. 

Saat ini, kata dia, Pemprov Kaltim telah merekrut 10 orang pengawas baru. Ia berharap, setengah di antaranya ditugaskan di Berau.

“Saya minta minimal separuh dari mereka nanti dikirim ke Berau. Itu juga sudah kami sampaikan ke pihak provinsi. Karena saya kira kondisi di Berau ini sangat kurang. Tidak sebanding dengan beban pengawasan yang ada,” tutupnya.

BACA JUGA: Salah Desain Pintu Masuk, DLHK Terpaksa Bongkar Sebagian RTH Bukit Maritam

Melihat kompleksitas persoalan ketenagakerjaan di daerah, Subroto juga mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Disnakertrans Kaltim yang berkedudukan di Berau. 

Usulan tersebut telah ia koordinasikan dengan pihak provinsi.

Namun, ia menyebut bahwa rencana yang berkembang di tingkat provinsi justru mengarah pada penggabungan wilayah Berau ke dalam cakupan UPTD yang dipusatkan di Bontang.

Subroto mengaku tidak mempermasalahkan skema penggabungan, namun ia menekankan agar kantor pusat UPTD tetap berada di Berau sebagai bentuk keberpihakan terhadap daerah dengan kebutuhan pengawasan paling mendesak.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: