Realisasi APBD 2024 Balikpapan 86,72 Persen, SILPA Capai Rp 614 Miliar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, saat diwawancara langsung di ruang kerjanya.-salsabila/disway kaltim-
BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pemkot Balikpapan mencatat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 mencapai Rp 3,94 triliun atau sekitar 86,72 persen.
Meski mayoritas program berjalan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tercatat masih mencapai Rp 614,74 miliar.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa SILPA terbesar berasal dari lima organisasi perangkat daerah (OPD) utama.
"Sisa lebih pembiayaan anggaran paling besar berasal dari Dinas Kesehatan karena serapan anggarannya hanya sekitar 72 persen," ungkap Agus saat ditemui Nomorsatukaltim di ruang kerjanya.
Di antaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menempati posisi kedua dengan serapan 87,26 persen, disusul Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang mencatat serapan 93,23 persen.
BACA JUGA:Menepis Persepsi Miring, Pengelola Pantai Manggar Beberkan Fakta Retribusi dan Layanan
Sekalipun meski serapan DPU relatif tinggi, pihaknya mengaku bahwa total nilai anggaran yang besar tetap menyisakan dana dalam jumlah signifikan.
Adapun urutan keempat dan kelima penyumbang SILPA terbesar yakni Sekretariat Daerah dengan serapan 82,91 persen serta Sekretariat DPRD yang serapannya 82,61 persen.
Ia menyebebut bahwa rincian nilai rupiah per OPD tidak disebut secara mendetail, tetapi urutan ini sesuai logika kombinasi pagu anggaran tinggi dan persentase serapan lebih rendah.
Beberapa program yang tidak terlaksana penuh atau baru terealisasi sebagian menjadi penyebab SILPA.
"Di Dinas Kesehatan, contohnya pembangunan rumah sakit di wilayah barat yang progres fisiknya masih rendah, serta penyediaan tunjangan kinerja ASN yang tidak terserap penuh karena ada pegawai cuti, sakit, atau dinas luar," bebernya, pada Senin 30 Juni 2025.
Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SILPA muncul antara lain akibat Dana BOS dan tunjangan sertifikasi guru yang belum seluruhnya dibayarkan.
BACA JUGA:DPRD Dorong Evaluasi Retribusi Parkir Balikpapan, Soroti Potensi Beban Warga dan Kebocoran Setoran
"Misalnya, karena ada guru yang pensiun atau belum memenuhi syarat sertifikasi," imbuh Agus.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
