Realisasi APBD 2024 Balikpapan 86,72 Persen, SILPA Capai Rp 614 Miliar
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, saat diwawancara langsung di ruang kerjanya.-salsabila/disway kaltim-
Sementara itu, di DPU, sisa anggaran terutama berasal dari pengelolaan sumber daya air, pengembangan sistem drainase, dan penataan bangunan gedung.
"Dalam banyak kasus, proses lelang yang lama atau harga penawaran kontraktor yang lebih rendah dari pagu anggaran membuat realisasi rupiah lebih kecil meskipun pekerjaan fisik tercapai," jelasnya.
Kemudian, di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, salah satu penyebabnya yaitu efisiensi belanja operasional serta tunjangan ASN yang tidak terpakai seluruhnya.
Menyoal asal-usul SILPA, Agus menjelaskan pembagiannya berdasarkan sumber dana.
"DAK sebesar Rp10,8 miliar seluruhnya terserap 100 persen karena pencairannya langsung mengikuti nilai kontrak yang dilaporkan, sehingga tidak ada sisa dana lebih," ujarnya.
Sedangkan dana kurang salur dari pemerintah pusat yang baru diterima pada akhir tahun menjadi komponen terbesar.
BACA JUGA:Ada yang Ajukan Izin Alih Status Hutan Kota, Pemkot Balikpapan akan Verifikasi
"Dana kurang salur tahun anggaran 2022-2023 ditransfer pada 31 Desember 2024 sebesar Rp400 miliar dalam bentuk Titipan Dana Pemerintah (TDF) di Bank Indonesia. Ini sekitar 65 persen dari total SILPA," sebut Agus.
Selain itu, penghematan hasil tender turut menyumbang sisa anggaran. Sisa hasil tender tercatat Rp57,7 miliar atau sekitar 9,4 persen.
Beberapa proyek lain, lanjutnya, belum selesai sehingga pembayarannya ditunda ke tahun berikutnya, seperti pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu.
"Sebenarnya bukan dibatalkan, hanya pembayarannya yang bergeser ke 2025 tergantung progres pekerjaan," ucap Agus.
Menurutnya, dana SILPA tidak serta-merta bisa digunakan langsung. Mekanismenya harus diformulasikan ulang dalam APBD atau APBD Perubahan, kemudian dibahas dan disetujui DPRD.
Di sisi lain, dana-dana tertentu seperti Dana BOS atau BLUD akan dikembalikan ke peruntukannya, sementara selebihnya disesuaikan prioritas. Baginya, keberadaan SILPA ini berdampak positif terhadap kas daerah.
"SILPA menjadi sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBD 2025, yang sebelumnya tercatat sekitar Rp378 miliar. Dengan SILPA yang cukup besar, defisit itu bisa tertutup tanpa harus mencari sumber pendanaan baru," pungkasnya.
Sementara itu, Asisten Ekbangkesra Andi Muhammad Yusri Ramli mengonfirmasi total realisasi anggaran.
BACA JUGA:Ada yang Ajukan Izin Alih Status Hutan Kota, Pemkot Balikpapan akan Verifikasi
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
