Balikpapan Dorong Regulasi Gender Inklusif, DPRD Bahas Raperda Pengarusutamaan Gender

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-12 Masa Sidang III Tahun Sidang 2024/2025, dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender.

Raperda ini dinilai sebagai langkah awal dalam memperkuat kebijakan pembangunan yang adil dan setara bagi seluruh warga kota.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyampaikan bahwa penyusunan Raperda tersebut merupakan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif untuk mengintegrasikan prinsip kesetaraan gender ke dalam seluruh tahapan kebijakan publik.

"Pengarusutamaan gender merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Raperda ini adalah langkah awal penting untuk memperkuat arah kebijakan kota yang berpihak pada semua," ujar Alwi dalam rapat paripurna, pada Senin (26/5/2025).

BACA JUGA: Pemkot Balikpapan Gelar Musrenbang, Ini Target-Target yang Ingin Dicapai

BACA JUGA: Keterlibatan Pemuda dalam Gangguan Kamtibmas Jadi Sorotan, Polresta Balikpapan Lakukan Pendekatan Edukatif

Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang mengungkapkan pandangan eksekutif terhadap pentingnya regulasi ini. 

Ia menegaskan bahwa Raperda itu mencerminkan tekad Pemerintah Kota dalam menjamin keadilan dan kesetaraan gender di setiap aspek pembangunan daerah.

"Ketimpangan akan terus terjadi apabila pembangunan tidak responsif terhadap isu gender. Raperda ini akan mengatur secara rinci struktur kelembagaan pelaksanaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah," jelas Bagus.

Dalam draf Raperda, direncanakan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) atau Tim Teknis di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengawal pelaksanaan kebijakan berbasis gender. 

BACA JUGA: Sekolah, Warga, hingga Perusahaan Swasta Bisa Minta Latihan Siaga Bencana dari BPBD Balikpapan

BACA JUGA: Balikpapan Luncurkan Program Gempur Stunting, Langsung Menyasar ke Masyarakat

Struktur ini, lanjutnya, bertujuan memastikan proses implementasi berjalan secara terarah dan menyeluruh.

Selain itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah menjadi fokus lain dalam Raperda tersebut. 

Sumber: