Guru SMPN 1 Barong Tongkok Mogok Mengajar 3 Hari, Penyebabnya ternyata Karena Hal Ini
Spanduk mogok mengajar oleh guru SMPN 1 Barong Tongkok, Kubar.-Eventius/Disway Kaltim-
“Kemarin saya dengar juga sudah diusahakan agar dipulihkan lagi Rp1 juta yang dipotong. Bahkan informasinya sudah disampaikan ke Bupati untuk ditindaklanjuti sampai hari Jumat. Jadi sebenarnya masih ada proses,” katanya.
Akibat aksi mogok mengajar ini, seluruh kegiatan belajar di SMPN 1 Barong Tongkok praktis berhenti.
Jumlah siswa yang terdampak mencapai 1.090 orang. Mereka diliburkan untuk sementara waktu sampai guru-guru kembali mengajar.
Pihak sekolah langsung menginformasikan kepada para ketua kelas untuk menyampaikan kepada teman-temannya agar tidak datang ke sekolah.
Keputusan ini, menurut Giarno, diambil demi menghindari kebingungan siswa dan orang tua.
“Kalau luring berarti mereka belajar di sekolah, kalau daring bisa di rumah. Tapi faktanya tidak ada kegiatan, jadi intinya anak-anak tidak belajar dulu. Saya sampaikan saja libur,” ujarnya.
Ditanya mengenai reaksi orang tua murid, Giarno menyebut sejauh ini belum ada tanggapan yang masuk. Hal itu wajar karena aksi baru berlangsung beberapa jam.
“Mungkin nanti ada suara dari orang tua, tapi sekarang belum. Ini kan baru kejadian hari ini. Jadi sementara belum ada respons,” katanya.
Meski begitu, ia menyadari bahwa mogok ini tentu membawa dampak pada proses belajar siswa. Apalagi sekolah sedang berada di tengah tahun ajaran aktif. Giarno pun berharap segera ada titik temu, agar aktivitas belajar mengajar bisa kembali berjalan.
Kepala Dinas Pendidikan Kubar, Bandarsyah, mengakui bahwa kesejahteraan guru adalah persoalan penting yang perlu diperhatikan serius pemerintah daerah.
Ia berharap aksi mogok tidak berlangsung lama karena siswa yang akan paling merasakan dampaknya.
“Kami memahami keresahan teman-teman guru. Pemerintah juga ingin memberikan penghargaan yang layak sesuai dengan pengabdian mereka. Namun, sebagai ASN tentu kita juga punya keterikatan aturan,” ujarnya.
Bandarsyah menambahkan, pemerintah tidak menutup mata terhadap tuntutan penyetaraan TPP.
Saat ini kajian ilmiah sedang dilakukan dengan melibatkan LAN RI agar hasilnya adil dan bisa memangkas kesenjangan yang selama ini dikeluhkan guru.
“Kami ingin memastikan ke depan kebijakan ini lebih merata dan bisa diterima semua pihak,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
