Akademisi Sebut DPR Gagal Respon Aspirasi Rakyat

"Jangan hanya bawahan yang dikorbankan," kata dia.

Lebih jauh, Saiful menilai masalah utamanya bukan semata kelembagaan DPR, melainkan para anggota di dalamnya yang gagal menjalankan fungsi konstitusional.

Ia bahkan mengusulkan agar keanggotaan DPR dibekukan sementara.

BACA JUGA : Driver Ojol Samarinda Gelar Doa Bersama dan Bagikan Pita Hitam, Tanda Duka untuk Affan Kurniawan

"Lembaganya tetap ada, tapi anggotanya tidak menjalankan fungsinya. Mereka lebih loyal ke partai daripada ke rakyat. Itu yang salah dari sistem kita," kata Saiful.

Ia juga menyoroti praktik oligarki yang membuat DPR cenderung menjadi kepanjangan tangan pemerintah.

"Harusnya DPR jadi penyeimbang, bukan justru bagian dari pemerintah. Kalau seperti ini rakyat wajar kecewa," katanya.

BACA JUGA : Kisah Kepemimpinan Inspiratif, Momen Mengharukan Nabi Muhammad dengan Sahabat Jabir

Sebagai aktivis 1998, Saiful menilai aksi hari-hari ini belum sekuat gerakan mahasiswa di masa reformasi.

Namun, ia mengingatkan dampaknya bisa berkepanjangan jika pemerintah dan DPR tidak segera merespons aspirasi rakyat.

"Sekarang mahasiswa bergerak tapi belum full power. Tapi kalau kondisi ekonomi makin sulit, pengangguran naik, pajak gila-gilaan, dan daerah merasa dizalimi dengan pemotongan dana bagi hasil, maka potensinya bisa lebih besar dari 98," ujar Saiful.

BACA JUGA : Prabowo Kecewa dengan Tindakan Aparat Lindas Driver Ojol Sampai Tewas, Sanksi Sudah Disiapkan

Ia juga mengingatkan bahwa akar persoalan ini adalah kebijakan nasional yang dinilai tidak peka pada kondisi rakyat, ditambah lemahnya peran DPRD di daerah yang seharusnya bisa menjadi kontrol terhadap pemerintah daerah.

"Kalau semua lembaga gagal merespons, rakyat makin kehilangan kepercayaan. Ini bahaya. Pemerintah harus hentikan pencitraan dan segera ambil langkah konkret," pungkasnya.

Sumber: