Kantor Maxim Kaltim Disegel, AMKB: Ini Bukan soal Menutup, tapi Menuntut Keadilan Tarif

BACA JUGA: Mengaku Sudah Kantongi Izin, Maxim Minta Dibolehkan Beroperasi di Samarinda

Ivan juga mengklarifikasi bahwa alasan penurunan tarif dari pihak Maxim karena rendahnya permintaan, tidak dapat dibenarkan. 

Ia menyebut bahwa kondisi tersebut dirasakan seluruh driver, termasuk pengguna Gojek dan Grab.

"Semua platform juga sedang sepi, tapi tetap mengikuti tarif. Jadi, alasan itu tidak bisa diterima," tegasnya.

Sementara itu, aktivis transportasi daring dari AMKB, Yohanes, juga mengapresiasi tindakan Pemprov Kaltim. 

BACA JUGA: Maxim Indonesia Beri Klarifikasi soal Mangkir dari Rapat, Ingin Segera Bertemu Pemprov Kaltim

Ia mengingatkan pentingnya menjaga wibawa pemerintah daerah di hadapan pelaku usaha digital.

"Kami tidak ingin tindakan Maxim ini menjadi preseden buruk bahwa pemerintah daerah bisa dianggap lemah atau tidak dihargai. Pemerintah sudah kasih waktu, ruang dialog, bahkan memfasilitasi kesepakatan. Tapi malah dilanggar begitu saja," ujar Yohanes.

Ia menambahkan bahwa tindakan penyegelan kantor operasional merupakan konsekuensi dari pelanggaran terbuka atas perjanjian yang telah ditandatangani oleh semua pihak, termasuk Maxim sendiri.

“Ini bukan sepihak. Di dalam forum tanggal 7 Juli itu ada Gojek, ada Grab, ada Maxim. Semua menyatakan sepakat. Kalau hari ini dilanggar, itu berarti ada pihak yang tidak konsisten,” ucapnya.

BACA JUGA: Dishub Samarinda Segel Maxim, Driver Masih Jalan

Yohanes berharap tindakan hari ini menjadi awal evaluasi menyeluruh, bukan hanya untuk Maxim, tapi juga bagi semua aplikator agar tidak bermain-main dengan regulasi daerah.

Aliansi Netral, Advokasi Tak Pilih Kasih

Baik Lukman, Ivan, maupun Yohanes menegaskan bahwa AMKB tidak berafiliasi dengan aplikasi manapun. 

Mereka adalah wadah bersama driver online roda dua maupun roda empat dari berbagai platform.

"Kami bukan milik Gojek, Grab, atau Maxim. Kami adalah aliansi profesi. Kalau nanti terbukti Gojek atau Grab langgar aturan juga, kami minta ditindak juga. Ini soal keadilan," ujar Lukman.

Sumber: