Deforestasi Kaltim Harus Dicegah, Syafruddin: Alam tidak Boleh Dikorbankan demi Keuntungan Jangka Pendek
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin.-Mayang/Disway Kaltim-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin prihatin deforestasi Kaltim termasuk tertinggi di Indonesia.
Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan,.
Mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat, agar kerusakan hutan tidak terus berlanjut dan berujung pada bencana ekologis.
Menurutnya deforestasi di Kaltim bukan sekadar isu statistik, melainkan persoalan nyata yang berdampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
Dengan karakter wilayah yang rawan banjir dan longsor, kerusakan hutan dinilai berpotensi memperbesar risiko bencana jika tidak segera ditangani secara serius dan terukur.
"Kalimantan Timur ini provinsi dengan potensi bencana yang tinggi. Karena itu saya sedih dan prihatin ketika Kaltim disebut sebagai daerah dengan deforestasi tertinggi. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mendorong kedisiplinan dan keteraturan, terutama bagi perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan dan perkebunan," ujar Syafruddin di Samarinda, Senin 15 Desember 2025.
BACA JUGA:Pengamat Unmul: Salah Kelola Hutan Jadi Akar Bencana Ekologis Kaltim
Ia menekankan seluruh perusahaan yang telah membuka lahan, menebang hutan, dan melakukan penggalian sumber daya alam memiliki kewajiban hukum untuk melakukan reklamasi dan pemulihan lingkungan.
Kewajiban tersebut, menurutnya, tidak boleh ditunda apalagi diabaikan.
"Reklamasi itu wajib hukumnya. Perusahaan harus menunaikan tanggung jawabnya memperbaiki kawasan yang sudah mereka tebang dan gali. Ini bukan soal suka atau tidak suka, ini soal keselamatan lingkungan dan masyarakat."
Syafruddin mengingatkan Kaltim tidak boleh menunggu sampai bencana besar terjadi baru kemudian bersikap tegas.
Ia menyinggung pengalaman daerah lain di Pulau Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, yang menurutnya bisa menjadi pelajaran berharga bagi Kaltim.
BACA JUGA:67 Kasus Kekerasan terhadap Anak Terjadi di Berau, Didominasi Kekerasan Seksual
"Kita tidak mau Kaltim mengalami kejadian seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Jangan sampai kita bersikap keras setelah bencana terjadi. Itu namanya tiba masa, tiba akal,"ujarnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

