Deforestasi Kaltim Harus Dicegah, Syafruddin: Alam tidak Boleh Dikorbankan demi Keuntungan Jangka Pendek

Ia juga mengkritik pandangan yang menyebut kondisi hutan Kaltim masih aman dan jauh dari deforestasi seperti argumentasi Pemprov Kaltim.

Menurut Syafruddin, narasi semacam itu berbahaya jika dijadikan dasar kebijakan, karena dapat melemahkan upaya perlindungan lingkungan.

"Sebagai pemerintah, seharusnya tidak bicara seperti itu. Pemerintah harus menjaga agar hutan Kaltim tidak terus-menerus dibabat dan digunduli. Kalau dari awal sudah merasa aman, maka kontrol akan longgar," singgung Syafruddin.

Meski begitu, Ketua DPW PKB Kaltim itu menggarisbawahi. Bahwa kritis terhadap deforestasi tidak berarti menolak investasi.

Ia menilai investasi tetap penting bagi pembangunan daerah. Namun harus dijalankan dengan prinsip taat asas dan taat aturan.

"Kita ini bukan anti-investasi, bukan anti-investor. Investor boleh masuk, silakan berusaha, tapi harus patuh pada aturan. Tidak boleh barbar. Alam tidak boleh dikorbankan demi keuntungan jangka pendek,"ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun saat ini masih terdapat kawasan hutan yang terlihat hijau dan utuh, kondisi tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk terus membuka lahan baru tanpa pengendalian ketat.

BACA JUGA:Kabar Gembira, Tol Balikpapan-IKN Gratis Selama 16 Hari, Cek Tanggalnya di Sini

Ia mempertanyakan sampai kapan kondisi itu bisa dipertahankan jika eksploitasi terus berlangsung.

Ia pun meminta aktivitas penebangan hutan dan pembukaan lahan, baik untuk tambang maupun perkebunan, dikurangi secara signifikan.

Menurutnya, menghentikan secara total mungkin sulit, tetapi pengendalian ketat merupakan keharusan.

Dalam konteks bencana, Syafruddin turut menanggapi pernyataan yang menyebut perkebunan sawit bukan penyebab banjir.

Ia menilai argumen tersebut tidak sesuai dengan logika dasar lingkungan.

"Sawit itu mau ditanam, hutannya harus digunduli dulu. Pohon ditebang, lahan dibersihkan, baru sawit ditanam. Itu fakta. Kalau pohon yang menyerap air sudah tidak ada, daerah resapan hilang, banjir pasti terjadi,"katanya.

Ia menilai menyalahkan faktor lain tanpa melihat dampak pembukaan lahan hanya akan memperpanjang masalah.

Sumber: