Batu Bara Ilegal Beroperasi 10 Tahun di Tahura, DPRD Kaltim: Semua Harus Bertanggung jawab
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim Salehuddin. -Nizar/Disway Kaltim-
Sebagai bentuk keseriusan, DPRD Kaltim bahkan telah merekomendasikan kasus-kasus pertambangan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mengawasi dan mendorong perbaikan tata kelola sektor tersebut.
BACA JUGA:Bahlil Janjikan PI Blok Eni untuk Kaltim, Dorong Kedaulatan Energi Daerah
Untuk regulasi menurutnya sudah tegas. Tinggal memaksimalkan pelaksanaan di lapangan.
Oleh karena itu, ia meminta agar kementerian hingga aparat penegak hukum ikut bertanggungjawab mengawasi.
“Semua harus dilibatkan, semua harus bertanggung jawab,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
