Legislator Kaltim Dorong Penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi untuk Pembangunan Balikpapan

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan komitmennya untuk mendorong penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kaltim kepada pemerintah Kota Balikpapan.

Ketua Komisi II asal Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan itu menegaskan, aspirasi pembangunan dari daerah akan diperjuangkan dalam pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltim untuk tahun anggaran berikutnya.

"Komunikasi langsung dengan DPRD kabupaten/kota sangat penting. Sehingga, kebutuhan yang diusulkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan," ujarnya usai kunjungan kerja ke Balikpapan, belum lama ini.

Kendati demikian, Sabaruddin menyayangkan minimnya pertemuan tatap muka karena sebagian besar anggota DPRD Balikpapan sedang melakukan kunjungan kerja ke luar daerah.

BACA JUGA : Sekolah Swasta di Kaltim Tak Lagi Tarik SPP dan Praktikum, Ini Syaratnya:

Padahal, menurutnya informasi dari legislatif tingkat kota/kabupaten sangat dibutuhkan untuk merumuskan program yang tepat sasaran.

"DPRD kota adalah pihak yang paling memahami dinamika dan persoalan masyarakat di wilayahnya. Informasi dari mereka menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan di tingkat provinsi," jelasnya.

Sabaruddin menyebut, dirinya bersama sembilan legislator Kaltim lainnya dari Dapil Balikpapan memiliki tanggung jawab untuk mengawal proses perencanaan dan penyaluran Bankeu.

Ia menegaskan, pengawasan perlu diperkuat agar dana tersebut digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.

BACA JUGA : Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inspektorat Kutai Barat Gelar Bimtek Pengendalian Kecurangan

BACA JUGA : Hasil Nihil, Setelah Lima Hari Operasi Pencarian Bocah Hilang di Pantai Borneo Bay Balikpapan Dihentikan

"Kami akan memperkuat komunikasi dengan Pemkot dan DPRD Balikpapan untuk menyusun daftar prioritas pembangunan. Setiap wilayah memiliki tantangan berbeda, seperti banjir, kebutuhan infrastruktur, maupun persoalan pendidikan," paparnya.

Langkah ini juga sejalan dengan pendekatan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dari bawah (bottom-up), sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional dan daerah.

Anggota Fraksi Gerindra itu berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pemerintah provinsi dapat mendorong percepatan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kota Balikpapan.

Sumber: