Anggaran Pembangunan IKN Diblokir Sementara, Onesimus: Proyek Strategis Nasional Tetap Terus Berjalan
Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Onesimus Patiung-(Disway/Salsa)-
"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," tekannya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi.
Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.
"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN. Semoga makin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Saat ini Australia juga akan membangun sekolah internasional di IKN,” sebut Onesimus.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengadakan acara Nusantara International Partnership yang akan dihadiri oleh kedutaan besar dan badan keuangan dunia.
“Ini pasti akan terus berjalan, yang pasti komitmen dari pemerintah, investor, dan masyarakat untuk terus bisa menjaga lingkungan hidup di IKN. Kami juga akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.
BACA JUGA : Oknum Penonton Lempar Sepatu ke Bench Pemain Sumut United, Persiba Balikpapan Disanksi Komdis PSSI
Tak hanya itu, kabar lain dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait ibu kota Republik Indonesia yang akan pindah di IKN pada tahun 2028 sudah menjadi target Presiden Prabowo Subianto.
“Tentunya, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan. Mengenai strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta.
Sebelumnya, Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan bahwa pembangunan tahap kedua IKN (2025-2029) tetap berlanjut.
"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," kata Troy.
BACA JUGA : DPRD dan BKPSDM PPU ke Kemenpan-RB, Soal Penolakan Skema PPPK Paruh Waktu
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
