Pengamat Hukum Soroti Kekerasan Aparat di Jakarta, Polresta Samarinda Pastikan Pengamanan Demo Tetap Humanis
Personel Polresta Samarinda mengawal salah satu aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim beberapa waktu lalu.-Mayang Sari-Disway Kaltim
Ia juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor masyarakat, dari mahasiswa, buruh, hingga kelompok masyarakat luas, agar aspirasi politik tidak kehilangan arah.
BACA JUGA : Kisah Kepemimpinan Inspiratif, Momen Mengharukan Nabi Muhammad dengan Sahabat Jabir
"Kalau memang yang bermasalah adalah kekuasaan, DPR atau pemerintah, maka kekuatan massa harus diarahkan ke sana. Jangan justru terpancing pada hal-hal yang tidak relevan," jelasnya.
Ia menegaskan perlunya reformasi Polri yang lebih serius. Menurutnya, Sejak reformasi 1998, Polri gagal berbenah.
Tragedi ini membuktikan bahwa reformasi kepolisian sangat mendesak.
Herdiansyah juga menyoroti risiko chaos yang muncul dari aksi publik yang tidak terkendali.
Dirinya menyebut, kemarahan masyarakat yang disalurkan secara spontan dan tidak terorganisir berpotensi memicu kerusuhan, penjarahan, hingga kekerasan.
BACA JUGA : Driver Ojol Samarinda Gelar Doa Bersama dan Bagikan Pita Hitam, Tanda Duka untuk Affan Kurniawan
Situasi seperti itu, membuka peluang bagi aparat militer untuk masuk dan mengambil alih kendali demi "mengembalikan ketertiban,” yang justru bisa memperburuk situasi.
"Chaos terjadi ketika komunikasi antara massa dan aparat tidak berjalan, serta ketika massa merasa tidak ada saluran sah untuk menyampaikan aspirasi. Hal ini yang harus dicegah dengan koordinasi yang matang dan pendekatan humanis dari aparat," jelasnya.
Herdiansyah menekankan, pengorganisasian massa secara baik bukan hanya soal menghindari kekacauan, tetapi juga memastikan tuntutan politik atau sosial sampai kepada pihak berwenang secara efektif.
Terpisah, menanggapi sorotan terhadap perilaku aparat, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Samarinda menegaskan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan profesional, humanis, dan sesuai hukum.
Melihat geliat aspirasi publik di ruang terbuka di Samarinda semakin meningkat, dan Polresta ingin memastikan aksi berjalan aman tanpa menimbulkan konflik.
Kasi Humas Polresta Samarinda, Ipda Novi Hari Setyawan, menekankan bahwa setiap kegiatan masyarakat yang membutuhkan pengamanan, termasuk unjuk rasa, dikawal sesuai SOP dengan pendekatan humanis.
BACA JUGA : Makna Kode 1312 dalam Aksi Demo, Sejarah dan Kontroversi yang Mengiringinya
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
