Andi Harun Tegaskan Penundaan Sekolah Rakyat Hanya Masalah Teknis

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota Samarinda menegaskan kesiapan penuh untuk melaksanakan program Sekolah Rakyat, meski terdapat kabar mengenai penundaan pelaksanaan yang awalnya dijadwalkan pada 14 Juli 2025.

Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang menganggap penundaan yang beredar di masyarakat hanya berkaitan dengan hal-hal teknis dan bukan masalah substansial.

"Saya belum mendapatkan informasi resmi soal penundaan. Kalau memang ada penundaan sehari, dua hari, atau bahkan dua minggu, itu sifatnya teknis saja," ujar Andi Harun, Sabtu, (12/7/2025).

Menurutnya, kelengkapan fasilitas seperti mebel di dua lokasi utama pelaksanaan program, yaitu Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kaltim, memang belum sepenuhnya tersedia.

BACA JUGA : 10 Guru Kutai Barat Ikuti Seleksi Nasional Kepala Sekolah 2025, Era Baru Manajerial Pendidikan

Namun, hal tersebut dianggap wajar dalam tahap awal pelaksanaan sebuah program besar dan tidak akan menghambat kesiapan Pemkot untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

"Kalau dicari-cari kekurangan pasti ada. Ada pasir numpuk, keramik yang bolong, dan lain-lain. Memang ada orang yang senang mencari kesalahan. Tapi semua itu tidak mengubah kesiapan kami. Pemerintah Kota Samarinda sudah sangat siap," jelasnya.

Pelaksanaan Sekolah Rakyat di Samarinda akan berlangsung di dua lokasi yang masing-masing menampung sekitar 100 siswa tingkat SMP dan SMA.

Namun, Asli Nuryadin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Sebelumnya menyampaikan bahwa renovasi serta pengadaan fasilitas seperti kasur, meja belajar, dan papan tulis masih dalam proses pengerjaan oleh Dinas PUPR Kaltim.

BACA JUGA : Peluncuran Sekolah Rakyat di Samarinda Mundur, Renovasi dan Fasilitas Belum Rampung

Menanggapi hal tersebut, Andi Harun menegaskan bahwa Pemkot Samarinda siap mengambil peran aktif dalam membantu melengkapi fasilitas yang masih kurang.

"Kalau diperbolehkan, kita siap membantu. Bisa saja fasilitas yang dimiliki pemerintah kota sementara dipindah dulu ke sana sambil menunggu kelengkapan secara menyeluruh," kata Andi.

Minggu depan, lanjut dia, Didirinya berencana melakukan pengecekan langsung di lokasi untuk melihat kondisi terkini sekaligus memantau proses renovasi dan pengadaan fasilitas.

Diketahui, Sekolah Rakyat merupakan program nasional yang digagas oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial, yang bertujuan memberikan akses pendidikan dan pembinaan sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Sumber: