Akademisi Unmul Sebut Indonesia Gelap Bentuk Respons Militerisme di Pemerintahan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Seruan Indonesia Gelap masih ramai diperbincangkan di berbagai daerah. Akibat munculnya kebijakan tidak pro rakyat seperti efisiensi anggaran, Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara yang disahkan, hingga Revisi UU TNI diputuskan masuk dalam Prolegnas 2025.

Pengamat Hukum dan Politik Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai kebijakan-kebijakan dibawah kepemimpinan Prabowo Subianto hanya akan mengembalikan militerisme, dan tidak melibatkan orang banyak.

"Prabowo menjalankan pemerintahannya tidak secara partisipatif melibatkan rakyat. Indonesia yang paling gelap menurut saya adalah kembalinya militerisme dalam gelanggang politik," katanya.

Pria yang akrab disapa Castro itu menyebut, Prabowo Sebianto pasti butuh militerisme dalam menjalankan program-program nya.

BACA JUGA:Danantara dan Bank Emas, 2 Manuver Prabowo untuk Muluskan Target Kedaulatan Ekonomi

BACA JUGA:BEI Minta Investor Bersabar, Beri Waktu bagi Danantara untuk Buktikan Model Bisnisnya

"Danantara pasti butuh militerisme, food estate pasti butuh militerisme, makan siang bergizi gratis pasti butuh militerisme. Wong dia jadi presiden saja butuh Mayor Teddy kan untuk mengatur semua agenda-agendanya, itu yang kita lihat sebagai melapakan kembali jalan militerisme," urainya.

Kembalinya militerisme, Castro sebut sebagai metamorforsa militerisme menjadi dua bentuk. 

Pertama, metamoforsa dalam bentuk institusi artinya militer yang secara simbolik dibawa Prabowo untuk menempati jabatan publik. Kedua, tidak secara simbolik atau institusional tetapi juga berbicara watak dan karakter.

"Terlihat agenda kebijakan Presiden sekarang, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), juga retret kepala daerah itu. Kalau kita baca baik-baik sebagao upaya menanamkan gaya militerisme di dalam kekuasaan nya," sebut Castro

Hal tersebut, baginya sudah menjadi ingatan kolektif. Sebab kepala daerah menjalankan kekuasaan sudah dilatih dengan gaya militerisme.

"Tidak heran dan sudah diprediksi sejak awal, Prabowo yang hidup sedari kecil dan lahir dari rahim militerisme, ketika menjadi presiden pasti membawa watak militerisme,"

BACA JUGA:Erick Thohir Tegaskan Peran Kementerian BUMN dalam Pengawasan Danantara

"Yang ada hanya akan ada tirani. Menjalankan kekuasaan dengan tangan besi, itu yang kita khawatirkan dan semua terjadi," sambungnya.

Diketahui, retret merupakan pembekalan bagi seluruh Kepala Daerah yang baru terpilih setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 lalu, yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama delapan hari, dari 21 hingga 28 Februari 2025. 

Adapun biaya retret sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Dalam Negeri.

Sumber: