Danantara, Antara Harapan dan Realita

BANTEN, NOMORSATUKALTIM - Danantara disebut-sebut menjadi harapan meningkatkan geliat investasi nasional. Namun tidak sedikit pula yang meragukannya.

Adib Miftahul, Direktur Kajian Politik Nasional (KPN), menyebut banyak proyek investasi di masa lalu yang gagal mencapai target. Kegagalan itu akibat buruknya pengelolaan dan lemahnya peran BUMN. 

Perusahaan negara tersebut hanya fokus pada investasi berskala besar tanpa road map bisnis yang jelas.

"15.000 investasi gagal di zaman Jokowi. Sebelum danantara ada, BUMN sering jebol," kata Adib ketika menjadi narasumber dikusi danantara: Solusi Investasi Daerah dan Strategi Menghadapi Badai Global” di Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Danantara katanya tidak boleh dijadikan proyek pencitraan atau mercusuar pemerintah. Tapi harus dikelola secara profesional dan terbebas dari kepentingan partai politik.

Sebagai contoh peruntukkannya, uang dari danantara bisa menjadi tambahan modal bagi investor dalam negeri. 

Sehingga kebijakan ini bisa mejadi pengatur arah investasi. Contoh lain adalah diperuntukkan bagi kebutuhan investasi di daerah. Agar pembangunan tidak terpusat di pulau Jawa saja.

"Ketika pembangunan ini Jawa sentris, ini kan jadi tidak merata. Mudahan danantara ini solusi asal penyalurannya itu sesuai. Dan harus ada pendampingan dari kejaksaan supaya ada mitigasi penyalahgunaan," tutup Adib. 

Akademisi dan praktisi hukum Iluni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Asep Busro juga menyampaikan pandangan kritisnya. 

Menurut Asep, publik masih belum tahu fungsi dan tujuan dari danantara itu sendiri. Padahal, program ini merupakan bentuk reformasi keuangan negara. 

Sekaligus mengikis peran banyaknya anak perusahaan BUMN yang tidak produktif. Apalagi danantara disebut-sebut sudah menghimpun aset hingga Rp 14.000 triliun.

"BUMN punya anak perusahaan yang tidak miliki dampak positif. Danantara ini menghimpun seluruh keuntungan dari seluruh aset tadi, untuk mendukung agenda pemerintah," jelas Asep yang juga merangkap sebagai corporate lawyer itu.

Untuk pengalokasikan, dia menyarankan menyasar dua hal. Pertama, investasi sektor padat karya. Dari sini masyarakat  bisa income tambahan. Kedua, menjadi supporting pembangunan di daerah yang sifatnya strategis. 

"Daerah lain dengan APBD terbatas bisa tercover untuk kembangkan investasi," jelas Asep. 

Sumber: