Antisipasi Sistem Penerimaan Murid Baru Disusupi Praktik KKN, Pemkot Samarinda akan Bentuk Tim Pengawasan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM- Wali Kota Samarinda, Andi Harun menyoroti pentingnya reformasi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dengan pendekatan yang lebih adil dan bebas dari praktik kecurangan.

Untuk itu, Andi Harun menegaskan komitmennya guna memastikan SPMB tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berlangsung tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Dia menjelaskan, bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam sistem penerimaan siswa baru, seiring terbitnya Permendiknas Nomor 3 Tahun 2025.

Salah satu perubahan signifikan itu, yakni penerimaan siswa kini tidak lagi sepenuhnya berdasarkan jalur zonasi.

BACA JUGA: PPDB Ganti Nama Menjadi SPMB, Disdik Berau Tunggu Juknis

BACA JUGA: Gubernur Rudy Mas'ud: Apa Guna Alumni Unmul Kalau Pendidikan Belum Gratis?

Saat ini ada beberapa jalur lain, termasuk jalur domisili dengan rasio tertentu, yakni jalur afirmasi bagi kelompok penyandang disabilitas, dan jalur KKSB (Khusus Kondisi Sosial Budaya).

“Salah satu perubahannya, kalau dulu jalur masuk sebelumnya menggunakan sistem zonasi menjadi satu-satunya acuan, kini jalur domisili hanya menjadi salah satu dari beberapa pilihan. Sekarang ada rasionya. Silakan dilihat sendiri di peraturan terbaru,” ujar Andi Harun, Senin (21/4/2025).

Andi Harun menilai, pentingnya integritas dalam proses SPMB 2025 untuk dikawal. Dia pun berencana dalam satu hingga tiga hari ke depan untuk menerbitkan Keputusan Wali Kota tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam proses penerimaan siswa baru.

"Tahun ini, kita ingin memastikan bahwa penerimaan siswa benar-benar bebas dari KKN tidak ada lagi siswa diterima karena sogokan atau kedekatan dengan pihak sekolah. Semua harus transparan dan bisa diawasi publik,” ucapnya.

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Siapkan Dua Lahan Strategis untuk Pembangunan Sekolah Rakyat

BACA JUGA: Pengamat Politik Sebut Pendirian Sekolah Rakyat Berimbas Pada Labelisasi Siswa

Sebagai bentuk keseriusan untuk mendukung integritas sistem SPMB 2025, Pemkot Samarinda akan membentuk tim pengawasan yang diketuai oleh Kepala Inspektorat Kota Samarinda dan melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan, hingga aparat penegak hukum lainnya.

Tim ini bertugas memonitor dan mengambil langkah mitigasi pencegahan korupsi di seluruh satuan pendidikan.

Andi Harun mengimbau masyarakat, terutama orang tua dan calon siswa, untuk tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu dalam proses SPMB.

Dia juga meminta partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan secara bersama-sama.

BACA JUGA: Banjir Rendam Sejumlah Sekolah di Kecamatan Damai, Aktivitas Belajar Lumpuh Total

BACA JUGA: Disdikbud Paser Larang Acara Perpisahan di Luar lingkungan Sekolah

“Kami sudah membuat pengendalian di dalam sistem. Tapi kami juga berharap masyarakat turut bertanggung jawab agar tidak terjadi praktik suap. Kalau ada indikasi oknum yang minta sesuatu dalam proses pendaftaran, jangan ragu untuk dilaporkan, foto, rekam, dan laporkan ke Wali Kota, Polresta, atau Kejaksaan. Ini upaya kami yang serius ingin bersih-bersih di sektor pendidikan," tegas Andi Harun.

Ia menekankan, bahwa penerimaan siswa baru harus transparan, adil, bebas diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang setara bagi semua masyarakat.

"Semua ini kita atur proporsinya agar akses pendidikan makin merata untuk semua lapisan masyarakat. Mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh. Meskipun masih ada kekurangan, kita harus terus belajar dari pengalaman sebelumnya dan memperbaiki diri,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda untuk menyusun langkah mitigasi pencegahan gratifikasi di seluruh satuan pendidikan, termasuk di level kepala sekolah dan guru.

BACA JUGA: 27 Pegawai Pemkot Samarinda Meraih Penghargaan dalam ASN dan Non ASN Award 2024

BACA JUGA: Pemkot Samarinda Bangun 10 Insinerator Tahun Ini, Andi Harun Sudah Pilih Lokasi yang Cocok

“Kita harus mulai berubah tidak bisa lagi pakai pola lama. Kalau kita mau anak-anak kita dapat pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan sistemnya juga harus bersih,” pungkasnya.

Sumber: