Menteri Hukum Sebut Wacana Pemilihan Gubernur oleh DPRD Patut Dipertimbangkan

"Saya lihat negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India menggunakan sistem ini. Mereka memilih gubernur, bupati, dan pejabat lainnya melalui DPRD. Efisien, tidak menghabiskan biaya yang besar. Kita ini seolah-olah kaya, tapi terus-menerus mengeluarkan biaya besar untuk pilkada," ujar Prabowo.

BACA JUGA : Puncak Peringatan HUT ke-11 Mahulu, Nanti Malam Band Tipe-X Tampil Manghibur

Menurut Prabowo, dana yang dihabiskan negara untuk pilkada, yang mencapai puluhan triliun rupiah, seharusnya dapat dialokasikan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi rakyat kecil.

"Uang itu bisa digunakan untuk memberi makan anak-anak, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan irigasi pertanian. Ini uang rakyat yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," jelasnya.

Prabowo juga menyoroti tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh kandidat dalam pilkada, baik oleh negara maupun tokoh politik.

Ia menyebut sistem pilkada langsung saat ini terlalu mahal dan harus dievaluasi.

"Semua partai politik harus berani mengakui bahwa sistem ini terlalu mahal. Kita habiskan puluhan triliun hanya dalam satu-dua hari. Bahkan yang menang pun wajahnya terlihat lesu, apalagi yang kalah," tutupnya.

BACA JUGA : Dilema Sektor Wisata dengan Lingkungan, Dispar Kaltim Tekankan Pariwisata 2025 Harus Berkelanjutan

Dengan wacana ini, pemerintah diharapkan dapat mencari model demokrasi yang lebih efisien, adil, dan tetap mencerminkan kehendak rakyat, tanpa membebani negara dengan biaya yang tidak perlu.

Sumber: