Akademik Vs Kepentingan Politik: Dilema Institusi Pendidikan dalam Kasus Pejabat Publik

Oleh: Rina Juwita
Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Mulawarman


KETIKA integritas akademik berhadapan langsung dengan kekuatan politik, muncul pertanyaan besar tentang peran dan keberpihakan institusi pendidikan tinggi dalam menjaga nilai-nilai akademisnya.

Universitas Indonesia, salah satu lembaga pendidikan tertua dan paling dihormati di tanah air, baru-baru ini menjadi sorotan setelah kasus kelulusan doktor Bahlil Lahadalia, seorang pejabat publik yang juga merupakan ketua umum Partai Golongan Karya sekaligus juga Menteri Investasi Indonesia di era Joko Widodo, lalu kini  menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di bawah komando Prabowo Subianto.

Kasus ini mengundang reaksi beragam dari masyarakat, dari mereka yang mendukung langkah UI untuk menangguhkan kelulusan doktornya, tapi tak sedikit juga yang meragukan apakah keputusan tersebut benar-benar murni akademik atau dipengaruhi oleh tekanan eksternal.

Di era digital yang serba cepat, informasi mengenai kasus ini menyebar dengan mudah di media sosial. Banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah langkah UI dalam kasus ini adalah bentuk keberanian mempertahankan standar akademis atau hanya respons terhadap tekanan publik?

Dalam kacamata kajian komunikasi, kasus ini menunjukkan pentingnya transparansi institusi pendidikan dalam menghadapi isu-isu sensitif yang menyangkut tokoh publik. Komunikasi yang jelas dan konsisten sangat diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami keputusan yang diambil, tetapi juga menghindari spekulasi yang memperkeruh suasana.

Baca Juga: Mampukah Kandidat Menjawab Aspirasi Warga Bumi Batiwakal?

Seiring dengan meredupnya kepercayaan masyarakat terhadap beberapa lembaga pemerintah, masyarakat berharap institusi pendidikan dapat menjadi benteng terakhir yang mempertahankan integritas. Ketika akademisi dan politisi berada di persimpangan jalan, lembaga pendidikan sering kali berada dalam dilema.

Di satu sisi, mereka harus menjaga kredibilitas dan nilai akademis; di sisi lain, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mahasiswa, termasuk pejabat publik, punya pengaruh politik yang besar. Dalam kasus ini, Universitas Indonesia berada di bawah pengawasan ketat masyarakat yang menantikan langkah apa yang akan diambil berikutnya.

Namun, kita juga harus menyadari bahwa keputusan yang diambil tidak akan pernah bisa sepenuhnya netral dalam konteks politik. Seorang pejabat publik seperti Bahlil Lahadalia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga posisi politik yang ia emban.

Ketika seorang tokoh publik terlibat dalam dunia akademik, terutama di ranah pendidikan tinggi, ia membawa serta ekspektasi publik yang tak terelakkan. Di sinilah letak tantangan terbesar karena UI sebagai institusi pendidikan harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak terlihat tunduk pada tekanan politik atau sekedar ingin ‘terlihat tegas’ demi memuaskan publik.

Baca Juga: Pilkada Serentak Ditinjau dari Ilmu Marketing; Antara Gejolak dan Pemanfaatan Peluang

Dalam krisis seperti yang UI hadapi saat ini, keterbukaan dan konsistensi sangat krusial. Transparansi menjadi elemen utama yang dapat menjaga reputasi UI sebagai institusi yang independen dan berintegritas. Namun, tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa tindakan UI ini bisa saja sarat dengan kepentingan politik.

Spekulasi ini menguatkan pentingnya strategi komunikasi yang mampu menjelaskan secara gamblang alasan dan proses di balik keputusan tersebut. Jika tidak, UI berisiko kehilangan kepercayaan publik dan dianggap sekedar ‘bermain aman’ atau bahkan sebagai alat politik.

Sebagai institusi pendidikan, UI seharusnya bisa mempertahankan objektivitasnya. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa dalam beberapa kasus, tekanan politik dan opini publik bisa mempengaruhi keputusan akademis. Maka, tidak mengherankan bila banyak yang meragukan keputusan ini sepenuhnya bebas dari pengaruh politik.

Baca Juga: UI Tangguhkan Gelar Doktor, Bahlil Lahadalia: Bukan Ditangguhkan, Wisuda Harusnya Desember

Di sinilah pentingnya komunikasi strategis dari pihak UI untuk menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya kepada publik dan menegaskan kembali komitmen mereka terhadap prinsip akademis.

Di sisi lain, Bahlil Lahadalia, sebagai tokoh publik, juga memiliki tanggung jawab komunikasi yang besar. Ketika ia memutuskan untuk mengejar gelar akademis, ia otomatis mengikat dirinya pada standar dan nilai-nilai akademik yang dijunjung tinggi oleh universitas.

Bagaimanapun, gelar akademis bukan sekadar ‘tanda kehormatan’ bagi seorang pejabat, melainkan simbol komitmen pada kejujuran dan ketelitian ilmiah. Dalam kasus ini, Bahlil perlu menunjukkan sikap yang tegas dalam menjunjung integritas akademis, terlepas dari posisi politiknya.

Penting untuk diingat, fenomena ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Beberapa pejabat publik lainnya juga pernah mengalami situasi serupa, di mana perjalanan akademis mereka berakhir dengan kontroversi karena dugaan plagiarisme atau tidak memenuhi standar kelulusan.

Baca Juga: Gelar Doktor Bahlil Diragukan, Dewan Guru Besar UI Bentuk Tim Investigasi

Hal ini menunjukkan bahwa dilema akademik versus politik bukanlah hal baru, dan menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan dalam menjaga netralitas dan kredibilitasnya. Untuk itu, UI harus mampu memanfaatkan momentum ini untuk menegaskan posisi mereka dan menghindari ambiguitas dalam setiap langkah yang diambil.

Jika UI mampu menangani krisis ini dengan baik, kasus ini bisa menjadi contoh positif bagi institusi pendidikan lainnya dalam menghadapi situasi serupa. Mereka dapat menunjukkan bahwa prinsip akademik tidak boleh dikompromikan, meskipun ada tekanan politik dari pihak tertentu. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik, kasus ini bisa menjadi preseden buruk yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan sebagai benteng terakhir integritas.

Pada akhirnya, kasus ini mengajarkan bahwa transparansi dan integritas adalah dua komponen utama yang harus dijaga oleh setiap institusi pendidikan tinggi. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa gelar akademis yang diberikan memiliki standar tinggi dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan politik. Jika nilai akademik dapat “dibeli” atau diperoleh dengan mudah oleh pejabat, maka kita menghadapi ancaman besar bagi masa depan pendidikan di Indonesia.

UI kini dihadapkan pada momen penting untuk membuktikan komitmennya terhadap integritas akademik. Dengan komunikasi yang terbuka, konsisten, dan profesional, UI bisa mengukuhkan posisinya sebagai lembaga pendidikan yang kredibel. Sebaliknya, jika UI tidak mampu menjaga sikap independen, maka berisiko merusak kepercayaan publik yang telah dibangun selama puluhan tahun.

Sebagai masyarakat, kita pun harus lebih kritis dan tidak sekadar mengikuti opini di media sosial. Tantangan terbesar dalam era informasi adalah kemampuan kita menyaring berita dan mencari sumber yang terpercaya. Dengan demikian, kita bisa ikut mendorong terciptanya lingkungan akademik yang benar-benar bebas dari pengaruh politik dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan.

Dari kasus Bahlil ini, kita melihat bahwa dilema antara akademik dan politik adalah nyata. Namun, dengan pendekatan komunikasi yang tepat, transparansi, dan integritas, institusi pendidikan seperit UI memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa nilai akademik bisa tetap dijaga, meski berhadapan dengan pengaruh besar di luar kampus. (*)

Sumber: