Dinasti Politik Disinggung saat Debat Publik Kedua, DEEP Ikut Menyorot

Dinasti Politik Disinggung saat Debat Publik Kedua, DEEP Ikut Menyorot

Suasana debat publik kedua cagub dan cawagub Kaltim, Minggu (3/11/2024).-tangkapan layar/youtube@KPU Kaltim-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Situasi perpolitikan jelang pilgub Kaltim 2024 yang akan berlangsung 27 November mendatang semakin panas. Kritik terhadap kecenderungan politik dinasti kembali mencuat. Kritik tersebut disampaikan Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nurhayati.

Ia mengkritisi keras fenomena dinasti politik yang terjadi di Kaltim. Baginya fenomena ini justru merugikan individu yang punya kapasitas untuk bekerja di pemerintahan.

Di antara yang ia kritik adalah kandidat cagub Rudi Mas'ud, yang menurutnya dikenal sebagai politisi yang memiliki banyak kerabat dengan jabatan di Kaltim.

Kakaknya Hasanudin Mas’ud kini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Dua saudara lainnya, yakni Rahmad Mas’ud sebagai Wali kota Balikpapan. Ada juga Abdul Gafur Mas’ud, mantan Bupati PPU yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena dinasti politik pastinya mengutamakan kelompoknya sendiri. Di sini orang-orang berkapasitas di pemerintahan akan tersisih," tegasnya.

BACA JUGA:Gurita Dinasti Politik yang Masih Menghantui Kaltim

BACA JUGA:Debat Publik Kedua, Rudy-Seno Terus Kampanyekan Aplikasi Sakti

Menurut dia, keberadaan dinasti politik justru hanya akan menguntungkan segelintir kelompok.

Karena akan menempatkan posisi jabatan publik bukan atas dasar kemampuan, namun kekerabtan. Bahkan, langkah ini berpotensi memicu terjadinya praktik KKN.  

"Dari sini akhirnya bermain proyek untuk menguntungkan kelompoknya saja. Hal ini erat dengan KKN," tambahnya.

Kritik lainnya adalah kualitas demokrasi akan menurun. Politik dinasti katanya akan membuat proses berdemokrasi menjadi tidak sehat. Karena menurutnya orientasi jabatan bukan untuk melayani publik, tapi menguntungkan kelompoknya sendiri.

"Jadi memang dinasti politik akan membuat demokrasi tak sehat. Masyarakat mesti cerdas untuk bersikap menolak politik dinasti," tutupnya.

BACA JUGA:Debat Kedua Pilgub Kaltim Bahas Soal Hukum: Isran Sindir OTT KPK di PPU, Rudy Singgung Penangkapan Kadis ESDM

Sindiran akan kekerabatan dalam politik juga sempat dilontarkan Calon Wagub Kaltim Hadi Mulyadi, saat debat publik kedua, Minggu 4 November 2024 lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: