Dinasti Politik Disinggung saat Debat Publik Kedua, DEEP Ikut Menyorot

Hadi sempat menyinggung sejarah Makmur HAPK, yang saat itu masih menjabat sebagai kader Golkar, memiliki suara terbanyak dan digadang-gadang akan duduk sebagai ketua DPRD Kaltim.

Tapi nyatanya Makmur justru dilengserkan. Bahkan dilakukan pergantian antar waktu (PAW). Posisi ketua dewan malah diambil alih oleh Hasanuddin Mas’ud, yang suaranya justru di bawah Makmur.

“Ini fakta. Pak Makmur yang saat itu memiliki suara terbanyak, tapi justru dilengserkan. Bagaimana pendapat Pak Seno yang saat itu menjabat wakil ketua, dan sekarang pak Makmur justru pindah partai?”

BACA JUGA:Tim Hukum Isran-Hadi Layangkan Protes Jalannya Debat Publik Pilgub Kaltim Kedua

BACA JUGA:Rusmadi Wongso Resmi Mundur dari Kader PDIP, Setelah Dukung Rudy Mas'ud-Seno Aji Secara Terang-terangan

Seno pun dengan santainya menjawab bahwa itu merupakan urusan internal partai Golkar. Adapun penggantian tersebut akunya sudah sesuai dengan peraturan.  

“Mas Hadi, Mas Hadi. Masalah penggantian ketua DPRD sudah diatur dalam undang-undang. Yang mengatur AKD adalah partai yang terkait, dalam hal ini adalah Partai Golkar,” kata Seno membalas.

Seno katakan saat itu, pimpinan menerima surat keputusan dari Ketum DPP Golkar. Karena itu, pimpinan dewan pun saat itu harus menjalankan aturan.

“Tidak ada permasalahan hukum apa pun dengan peggantian anggota. Itu masalah internal Partai Golkar,” jawabnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasar data yang dihimpun, terdapat delapan dinasti politik yang mengakar sejak periode 2016-sekarang.

Berdasar data yang dihimpun, terdapat delapan dinasti politik yang mengakar sejak periode 2016-sekarang.  Faktor penyebabnya beragam. Akademisi Fahukum Unmul Herdiansyah Hamzah membeber beberapa di antaranya.

BACA JUGA:Viral, Relawan Rudy-Seno Berbalik Arah Dukung Isran-Hadi

Pertama, keberadaan partai politik yang tidak demokratis. Dalam pengambilan keputusan, parpol cenderung dimonopoli kelompok tertentu.

"Kemudian gagalnya partai politik menjalankan fungsinya dalam proses rekrutmen dan kaderisasi," jelas Herdi, Rabu 9 Oktober 2024 lalu.

Hal lainnya adalah minimnya kapasitas partai politik dalam membangun kemandirian keuangan mereka. Hal ini tentu memberikan ruang bagi kelompok yang memiliki sumber daya finansial yang matang untuk mendominasi ruang gerak partai.

Sumber: