Bimtek Kades di Bali dan NTB Diselidiki Kejaksaan, Ketua DPC Apdesi Paser Angkat Bicara

"Karena Apdesi lebih dekat dengan Kades, itu kemungkinan besar. Kita berinisiatif membuat surat untuk memberitahukan teman-teman (Kades). Tapi, sifatnya tidak ada kewajiban dan keharusan, kalau ada anggarannya ya dipersilakan," tuturnya.

Masih dalam surat yang dikeluarkan DPC Apdesi Paser itu tertulis setiap peserta dikenakan biaya kontribusi Rp 5 juta. Diperuntukkan biaya akomodasi hotel, konsumsi, materi, coffee break, sertifikat, kostum, dan diklat kit.

BACA JUGA: Berkat CCTV, Aksi Pencurian Rumah Kosong di Balikpapan Terungkap

Kemudian Rp 4.350.000 untuk tiket pesawat. Secara keseluruhan nominalnya mencapai Rp 9.350.000. Adapun sumber dana dari APBDes masing-masing tahun anggaran 2023. Bagi yang mengikuti Bimtek dapat mendaftar dan melakukan penyetoran biaya kepada pengurus DPC Apdesi Paser dan DPK Apdesi.

Namun, Nasri menegaskan Apdesi Paser tidak menerima uang kontribusi tersebut. Terlebih, rekening Apdesi Paser yang digunakan dalam pelaksanaan Bimtek tidak mencerminkan penyetoran tersebut.

"Kami bukan penyelenggara, apalagi saya juga termasuk yang membayar uang kontribusi ke penyelenggara Bimtek," tegasnya.

BACA JUGA: Aktivis Gusdurian Samarinda Kritisi Sikap PBNU yang Ikut-ikutan Terima IUP Tambang

Bimtek yang dilakukan, kata Nasri bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa (Kades), aparatur desa dan lembaga desa.

Alasan dari Apdesi Paser untuk ikut dalam Bimtek tersebut semata-mata dalam memperbaiki pengelolaan desa. Terlebih kala itu, tidak ada unsur paksaan untuk ikut dalam Bimtek tersebut. Sehingga tak semua Kades yang berangkat seperti para kepala desa di Kecamatan Muara Komam dan Batu Engau.

"Enggak ada niat lain, kami hanya ingin meningkatkan kualitas SDM kami agar pengelolaan desa semakin membaik dan lebih maju selama kami menjabat," tandas Nasri.

Sumber: