2.086 Hektare Lahan IKN Belum Beres, Sarkowi Sarankan OIKN Buat MoU dengan DPRD

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Mencermati mundurnya Kepala Otorita Ibukota Negara (OIKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe yang disebut sebut salah satu faktor penyebab lambatnya progres pembebasan lahan, muncul saran dari DPRD Provinsi Kaltim. 

Disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim (Bidang Pembangunan), Sarkowi V Zahry, bahwa dalam upaya percepatan progres, agar dijalin kerjasama dengan DPRD Provinsi Kaltim maupun kabupaten, khususnya Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

"Saya sarankan ada MoU (Memorandum of Understanding) antara OIKN dengan DPRD baik DPRD Provinsi maupun DPRD dua kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara," saran Sarkowi.

BACA JUGA: Pemkab Paser 'Digantung' ANRI, Pembangunan Depot Arsip Regional Belum Pasti 

Mengapa MoU penting, dijelaskannya bahwa dengan masih terhambatnya pembebasan 2.086 hektare lahan yang rata-rata belum ada titik temu pembicaraan dengan masyarakat, memerlukan pendekatan khusus dari hati ke hati.

Tentunya, kata Sarkowi, akan lebih mudah melakukan pendekatan jika dilakukan oleh orang orang yang mereka kenal dekat dan bahkan yang mereka pilih sebagai wakil rakyat. 

BACA JUGA: Bandara VVIP IKN Ditarget Beroperasi 1 Agustus, Menhub: Mudah-mudahan Cuaca Senantiasa Cerah

"Siapa itu? Ya para wakil rakyat. Ada 25 orang wakil rakyat di DPRD PPU ditambah lagi anggota DPRD Kutai Kartanegara dari daerah pemilihan yang wilayahnya masuk IKN. Juga anggota DPRD Provinsi yang daerah pemilihannya PPU dan Paser," ungkap Sarkowi yang juga akademisi Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Samarinda ini.

Lebih lanjut dikatakan, hubungan emosional antara masyarakat dan para wakil rakyat diyakini akan lebih memudahkan komunikasi win win solution. 

BACA JUGA: Ditanya Soal Pengunduran Diri Kepala OIKN, Jokowi: Tanyakan ke Pak Bambang

Masyarakat tentunya lebih tenang karena wakilnya terlibat mengadvokasi dan tentu saja OIKN juga perlu terbuka bersama sama para wakil rakyat merumuskan solusi percepatan pembebasan lahan dimaksud.

"Sekarang ini yang muncul isunya pembebasan lahan masih belum dengan pendekatan yang baik ke masyarakat. Karena yang muncul melulu surat menyurat pemberitahuan, dan peringatan. Kalau ditambah keterlibatan para wakil rakyat akan lebih efektif," harap anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.

BACA JUGA: Persiapan Pilkada 2024, Pemprov Jamin Anggaran Hingga Asuransi Panitia Penyelenggara

Dengan ditunjuknya Plt Kepala IKN Basuki Hadimuljono dan Wakilnya Raja Juli yang dikenal pekerja keras, menurut Sarkowi itu hal positif, namun tanpa dimodifikasi model pendekatan ke masyarakat akan kurang optimal hasilnya. 

Sumber: