Persiapan Pilkada 2024, Pemprov Jamin Anggaran Hingga Asuransi Panitia Penyelenggara

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim sedang memersiapkan sejumlah hal, berkaitan dengan pilkada 2024. Mulai dari anggaran hingga kesiapan SDM. 

Kepala Kesbangpol Kaltim Sufian Agus memaparkan beberapa di antaranya. Seperti kesiapan tempat pemungutan suara (TPS). Ia menyebut maksimal pemilih di TPS untuk pilkada 2024 di Kaltim adalah 600 orang. Sehingga Sufian berharap jumlah TPS untuk pilkada tahun ini bisa berkurang. Saat ini ia pun menunggu keputusan dari KPU, berapa jumlah TPS yang akan berkurang nantinya. 

“Satu TPS itu cuma bisa tangani 600 orang, karena ini pilkada, bukan pemilu legislative dan pilpres,” katanya beberapa waktu lalu. 

Kesiapan selanjutnya adalah anggaran, terutama bagi penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Untuk KPU sendiri total anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaran Pilkada sebesar Rp 300,915 miliar.

BACA JUGA:Ini Nama-Nama yang diusung Gerindra Kaltim Maju Pilkada 2024 Sesuai Hasil Pleno

Sementara anggaran yang dibutuhkan Bawaslu untuk kebutuhan pengawasan sebesar Rp 134,008 miliar. Sehingga total anggaran keduanya untuk persiapan pilkada senilai Rp 434,923 miliar. 

Kebutuhan anggaran tersebut akan diberikan sebanyak dua tahap. Tahap pertama melalui anggaran perubahan 2023 lalu. Dimana KPU mendpat suntikan Rp 120,366 dari APBD Kaltim. Sementara Bawaslu Rp 53,603 miliar. Sehingga totalnya anggaran yang sudah diberikan pada APBD-P 2023 adalah Rp 173,969 miliar. 

Adapun di tahap kedua diberikan melaui APBD murni 2024. Dimana KPU mendapat anggaran Rp 180,549 miliar, sedangkan Bawaslu Rp 80,405 miliar. Total anggaran yang diberikan di tahap kedua ini adalah Rp 260,954 miliar. 

“Anggarannya besar karena ini Pilkada, jadi pakai APBD. Beda dengan pilpres yang pakai APBN,” imbuh Sufian. 

BACA JUGA:Seno Aji Bakal Dampingi Rudy Mas’ud Sebagai Cawagub Kaltim 2024

Setelah anggaran, pemprov Kaltim juga serius dengan kesiapan SDM. Dimana petugas penyelenggaran dari KPU dan Bawaslu, semuanya mendapatkan asuransi jiwa. Pemberian asuransi ini untuk mengantisipasi adanya petugas yang meninggal dunia akibat kelelahan. Sufian katakan pemberian asuransi sudah dilakukan sejak tahun lalu, ketika proses tahapan pemilihan presiden dimulai. Jika ada petugas yang meningga dunia, mereka berhak mendapat uang santunan hingga Rp 42 juta per orang. 

Kesiapan terakhir adalah memastikan netralitas ASN berjalan. Ia berpesan agar ASN tetap menjaga netralitasnya di tahun politik ini. 

BACA JUGA:BP Tapera Klarifikasi soal Ratusan Ribu PNS Gagal Klaim, Sebut Sudah Cairkan Rp4,2 Triliun

“Harus netral. Kami sudh sosialisasikan itu. Tidak boleh mendukung secara terbuka, pegawai PNS ini harus netral,” tegasnya. 

Sumber: