22 Kampung di Berau Masuk Kategori Rawan Pangan

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Kabupaten Berau memiliki tingkat ketahanan pangan tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim).

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengukur tingkat ketahanan pangan di seluruh Indonesia berdasarkan beberapa indikator utama yang telah ditetapkan.

Dari catatan Bapanas, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Berau pada 2022 secara nasional berada di urutan ke-21 dari 416 kabupaten, dengan 86,16 poin. 

Mengalami sedikit penurunan jika dibanding IKP pada 2021 yakni, 86,77 poin.

BACA JUGA : Bupati Berau Serahkan 661 Sertifikat Tanah Kepada Masyarakat Maluang

Berada di posisi 11 dari 416 kabupaten. Sementara, di tingkat provinsi, IKP 2022 Kaltim menduduki peringkat 11 dengan 77,65 poin.

Dari data tersebut, Berau merupakan kabupaten yang memiliki ketahanan pangan terbaik se-Kaltim.

Kepala Dinas Pangan Berau, Rakhmadi Pasarakan, mengungkapkan, meskipun produksi pangan di Kabupaten Berau terbilang cukup baik dan tertinggi di Kaltim, Namun, masih ada 22 kampung di wilayah ini yang masih dikategorikan rentan rawan pangan.

"Dari 22 kampung tersebut, terdapat dua kampung yang paling rentan, yakni Long Ayan di Kecamatan Segah dan Kampung Mapulu di Kecamatan Kelay," ungkap Rakhmadi, Kamis (23/5/2024)

Dijelaskannya, 22 kampung yang masih masuk di kategori rentan pangan tersebut akan menjadi perhatian Pemkab Berau hingga akhir 2024 ini.

BACA JUGA : Dua Rumah di Permukiman Padat Penduduk Kota Balikpapan Ludes Dilahap Api

"Meski dikatakan rentan rawan pangan, bukan berarti beberapa kampung tersebut mengalami kekurangan bahan baku pangan untuk dikonsumsi masyarakat, melainkan ada sejumlah aspek yang memengaruhi, di antaranya luas lahan produksi pangan yang belum mencukupi. Serta faktor lain yang mempengaruhi adalah tenaga kesehatan serta akses air minum," jelasnya.

Dinas Pangan telah mengambil langkah dengan berkoordinasi dengan dinas terkait agar dapat memprioritaskan penyaluran bantuan dan pembangunan di 22 kampung tersebut.

"Program bantuan pangan sudah berjalan sejak lama, tetapi masalahnya aspek lain seperti tingkat kesejahteraan dan tingkat kesetaraan itu penanganannya juga berada di OPD lain," tandasnya.

Sumber: