Akademisi Unmul Melihat Aksi Penjarahan dalam Demo sebagai Fenomena Gunung Es
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, menilai aksi mahasiswa sebagai ekspresi wajar publik atas kekecewaan mereka terhadap pemerintah dan DPR.-(Ist./ Dok. Pribadi)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro, menilai aksi demonstrasi yang marak terjadi belakangan ini merupakan bentuk ekspresi publik terhadap berbagai kekecewaan.
Menurutnya, mahasiswa dan rakyat memiliki hak untuk menyuarakan tuntutan di hadapan wakil-wakil rakyat.
"Ekspresi mahasiswa itu ya ekspresi rakyat banyak. Apa yang mereka ekspresikan ya kekecewaan terhadap DPR, DPRD, presiden, bahkan semua hal. Jadi kalau publik mengekspresikan dirinya dengan cara berkumpul semacam ini, itu lumrah. Dan memang harus," ujar Castro, Senin (1/9/2025) malam.
Ia menambahkan, demonstrasi adalah salah satu cara paling lazim untuk menyampaikan aspirasi.
BACA JUGA: Mahasiswa Balikpapan Aksi Turun ke Jalan, Warga Tepuk Tangan: Suara Mereka, Suara Kita Juga
BACA JUGA: Ini Tuntutan Aliansi Mahakam Kaltim dalam Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD
Namun ironisnya, akses rakyat terhadap rumah jabatan atau gedung wakil rakyat justru sering dibatasi.
"Problemnya, rumahnya malah ditutup rapat-rapat, dijaga polisi. Padahal itu rumah rakyat. Jadi paradoks, rakyat justru dilarang masuk," tegasnya.
Wakil Rakyat Ibarat 'Budak' Publik
Castro juga menyoroti sikap salah satu legislator yang sempat keluar menemui massa aksi.
Ia menilai langkah itu seharusnya menjadi kewajiban setiap anggota DPR maupun DPRD.
BACA JUGA: Unmul Klarifikasi Temuan Molotov dan Simbol PKI di Kampus Banggeris
BACA JUGA: Perintah Mendagri untuk Pejabat di Daerah: Dilarang Flexing, Dilarang ke Luar Negeri
"Sebagai wakil, dia itu budaknya rakyat. Dia harus keluar menghadap kepada tuannya, menjelaskan apa yang sudah diperjuangkan. Setiap orang di sini adalah tuan dari wakil-wakil rakyat. Jadi mereka mesti mempertanggungjawabkan sikapnya ke depan," kata Castro.
Menurutnya, hal sederhana seperti pemberian logistik kepada massa aksi seharusnya datang dari institusi negara, bukan hanya dari kelompok solidaritas masyarakat.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
