Mutasi Dokter Disoal IDAI, Menkes Budi Bantah Ada Motif Politik

"Bahwa kalau ada satu individu kemudian yang tidak cocok, kemudian melihat bahwa IDAI itu sama Kemenkes ada masalah, banyak lagi individu-individu lain yang terus bekerja menyelesaikan masalah kesehatan yang ada di Indonesia," kata Budi.

Pada hari yang sama, IDAI juga menemui Komisi IX DPR RI untuk menyampaikan keberatan atas mutasi sejumlah dokter anak di rumah sakit vertikal. 

BACA JUGA: Tenaga Kesehatan di Kaltim Belum Merata, Pemprov Akan Tingkatkan Jumlah Dokter Spesialis

BACA JUGA: Daya Serap Tenaga Medis di Kaltim Masih Rendah, Balikpapan Jadi Prioritas Penguatan SDM

Pertemuan itu menyoroti perlunya transparansi dan kejelasan prosedur dalam kebijakan pemindahtugasan tenaga kesehatan yang berdampak pada layanan publik.

Ketua Umum IDAI menyampaikan keberatan terhadap proses mutasi yang dinilainya tidak sesuai prosedur. 

Piprim menduga langkah tersebut hanya menyasar dokter-dokter yang menolak rencana pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia (KIKAI) oleh Kemenkes.

IDAI menilai, pemindahan Piprim dan 2 orang dokter spesialis anak serta pemutusan hubungan kerja terhadap Ketua IDAI Sumatera Utara justru kontraproduktif terhadap upaya pemerataan layanan kesehatan anak. 

BACA JUGA: RSUD Panglima Sebaya Paser Butuh Dokter Spesialis Bedah Saraf dan Urologi

BACA JUGA: Minimnya Dokter di Sangkulirang Jadi Sorotan Publik dan DPRD Kutim

“Saya kira sudah sangat jelas bahwa ini bukan semata soal mutasi atau undang-undang, tetapi soal perilaku politis dari Kemenkes terhadap organisasi profesi yang mempertahankan independensi kolegium,” kata Ketua IDAI Sumatera Utara dr Rizky Adriansyah dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama BAM DPR RI di Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Sumber: