Kehidupan Masyarakat Perbatasan Susah karena Akses, DPRD Mahulu Tanyakan Prioritas Pembangunan Daerah

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Beberapa hari ini masyarakat Mahulu, terutama yang berada di Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai dihadapkan dengan sulitnya mendapatkan bahan kebutuhan pokok, termasuk bahan bakar minyak (BBM).

Tak hanya langka, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok juga terus melambung tinggi. Ini disebabkan karena kondisi air Sungai Mahakam yang menjadi urat nadi akses transportasi ke wilayah tersebut mengalami surut.

Sudah hampir dua bulan musim kemarau menyebabkan sungai surut. Akibatnya, distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah mereka ikut terhambat.

Wakil Ketua DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah, yang merupakan legislator daerah Dapil 3, meliputi Long Pahangai dan Long Apari mengatakan, bahwa masyarakat mengeluhkan sulitnya akses ke wilayah.

BACA JUGA: Warga Long Apari Mahulu Desak Gubernur Kaltim Buka Mata Melihat Kesulitan Rakyat di Wilayah Perbatasan

“Kenapa sampai begitu, karena kita semua tahu bahwa akses ke perbatasan itu sangat susah, ditambah lagi musim kemarau seperti ini,” ujar Desi kepada NOMORSATUKALTIM, Senin 28 Juli 2025.

Kata Desi, kondisi tersebut sudah bertahun-tahun dialami masyarakat perbatasan, artinya bukan baru kali ini terjadi.

Dia meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret, sehingga permasalahan tersebut tidak terus-menerus terjadi.

Menurutnya, masyarakat di perbatasan, terutama Long Apari setiap tahun selalu dihadapkan dengan permasalahan yang sama, yakni akses sungai dan darat sama-sama susah.

BACA JUGA: Sungai Mahakam Surut, Harga Beras di Long Apari Mahulu Tembus Rp 1 Juta

“Coba pemerintah membuat langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan yang ada itu. Terutama Long Apari,” ujarnya.

Politisi Golkar itu menyatakan, bahwa selama ini kondisi tersebut sudah sering disuarakan ke pemerintah kabupaten, termasuk ke pemerintah provinsi melalui OPD terkait. Namun upaya yang telah dilakukan itu hingga kini belum ada hasil konkret di lapangan.

Ia pun menyoroti terkait pentingnya skala prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perlu ada target yang jelas dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak di masyarakat.

Menurutnya, meskipun anggota dewan berkali-kali menyuarakan kondisi tersebut, namun DPRD bukanlah penentu kebijakan.

Sumber: