Kehidupan Masyarakat Perbatasan Susah karena Akses, DPRD Mahulu Tanyakan Prioritas Pembangunan Daerah

BACA JUGA: Kemarau Tiba, Sungai Mahakam Surut, Warga Mahulu Kesulitan Dapat Bahan Pokok dan BBM

“Betul bahwa secara kasat mata kita melihat betapa sulitnya akses ke perbatasan itu. Tapi dari perencanaan pemerintah kita ini, apakah ada atau tidak (solusi) itu?. Meskipun dari DPRD yang teriak terus, tapi kan bukan DPRD yang menetapkan kebijakan,” ungkap Desi.

Desi juga menegaskan agar sebaiknya pemerintah tidak selalu mempersoalkan kewenangan sebagai tameng.

Menurutnya, kalaupun akses menuju perbatasan itu masih non status, maka hal itu sebenarnya menjadi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengintervensi pembangunan, selama kondisi keuangan daerah tercukupi.

“Secara kewenangan memang dari Long Bagun sampai Sungai Palu itu tanggung jawab provinsi. Kemudian Sungai Palu ke atas itu kewenangan pusat. Tapi kalau kita menunggu pusat, smentara dari pusat tidak ada. Jangan juga bawa tameng oh ini tanggung jawab pusat, provinsi, ya tanggung jawab kabupaten mestinya semua. Apalagi dengan non status,” tegasnya.

BACA JUGA: Pasang Surut Air Mahakam Tentukan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di Mahulu

Ia berharap kedepannya ada sinergitas yang baik antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sehingga persoalan pembangunan yang ada tidak saling menyalahkan.

“Makanya saya kemarin sudah komunikasi dengan pihak PUPR. Tolong kendala kalian apa?. Jangan sampai masyarakat justru menyalahkan terus perwakilannya (DPRD), begitu juga kami menyalahkan pemerintah, itu nggak boleh, kita ini dipaksa untuk sinergi, apa-apa harus saling komunikasi,” tandasnya.

Sumber: