DPRD Minta PUPR Kaltim Seriusi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Mahulu

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Belum mulusnya akses jalan darat dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu menjadi perhatian berbagai pihak, terutama dari DPRD Mahulu.

Belum lama ini, komisi III DPRD Mahulu mendatangi langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), dan membahas kondisi jalan yang sebagian besar masih berupa tanah itu.

Selain akses jalan penghubung dua kabupaten itu, komisi III DPRD Mahulu juga menyoroti kondisi jalan dari Ujoh Bilang sampai di Long Pahangai dan Long Apari.

BACA JUGA:DPRD Harap Intervensi Pemprov Kaltim dalam Pengembangan Sektor Wisata di Mahulu

Akses jalan tersebut dibagi dua kewenangan, yakni pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Wakil Ketua II DPRD Mahulu, Desiderius Dalung Lasah mengatakan, kondisi jalan menuju dua kecamatan di hulu Mahakam sangat memprihatinkan.

Kondisi jalan yang masih berupa tanah semakin memperparah keadaan, terlebih saat musim hujan membuat jalan semakin licin dan nyaris tak bisa dilewati kendaraan.

“Padahal jalur ini merupakan akses satu-satunya yang dapat dilalui, jika debit air Mahakam mengalami penurunan selama musim kemarau,” ujar Desiderius Dalung Lasah, Selasa (17/6/2025).

BACA JUGA:DPMK Mahulu Tegaskan Aparatur Kampung Tak Masuk Dalam Pengurus Koperasi Merah Putih

Desiderius Dalung Lasah menekankan bahwa, perbaikan jalan menuju wilayah hulu Mahakam seharusnya bukan sekadar pembangunan infrastruktur semata.

Tetapi merupakan upaya preventif dan strategis untuk menjamin mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta akses ke pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman yang selama ini sangat bergantung pada transportasi sungai.

“Perbaikan di titik-titik rawan sepanjang jalur Kubar-Mahulu harus diprioritaskan sebelum puncak musim kemarau tiba. Ini adalah kebutuhan mendesak, bukan sekadar proyek rutin” ucapnya.

Komisi III DPRD Mahulu mendorong Dinas PUPR Provinsi untuk segera mengambil langkah konkret, antara lain dengan melakukan survei teknis, menyusun rencana kerja terperinci, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran.

Selain itu, perlunya sinergitas antara Pemerintah Provinsi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten juga merupakan langkah partisipatif secara terpadu dan berkelanjutan untuk dapat mengatasi permasalahan ini.

Sumber: